The PERAN ADVOKAT DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERKAIT BUDAYA HUKUM DI TENGAH MASYARAKAT

Main Article Content

Marthen Indra Mangiwa
Elfrida Ratnawati Gultom

Abstract

The purpose of this Paper is to discuss the function of advocates to educate the public regarding the passage of Laws Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (“The Regulation”) which is expected to be a solution to the problem of sexual violence in Indonesia. How the role of advocates so that The Regulation can be well understood by the society, especially with regard to the application of the Articles contained in it? How the role of the Advocate so The Regulation doesn’t cause multiple interpretations in the society? Certainly, The Regulation needs the role of law enforcement, especially for advocates so that its application is effective and provides benefits, especially for the victims of sexual violence in the society and it requires the development of the ability of legal practitioners such as judges, prosecutors, police, advocates to have a sense of critical in applying the Rules. The research method used on writing this Paper is to use normative legal research methods, through a Juridical approach. The conclusion is that Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence can be a solution to the problem of sexual violence cases in Indonesia, however, the regulation requires the support of developing the ability of legal practitioners specifically advocates to have a sense of critical in applying it to become a rules whose application is effective and provides benefits, especially to the victims of sexual violence in the society.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Indra Mangiwa, M., & Ratnawati Gultom, E. (2022). The PERAN ADVOKAT DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERKAIT BUDAYA HUKUM DI TENGAH MASYARAKAT. UNES Law Review, 5(2), 527-543. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.339
Section
Articles

References

Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, Darurat Kejahatan Seksual, Cet. 1 Jakarta : Sinar Grafika, 2016)
Dr. dr. Hudi Winarso, M. Kes., Sp.And.(K), Strategi Penatalaksanaan Kekerasan Seks, (Surabaya : Universitas Ciputra, 2021)
Dr. Rohani Budi Prihatin, S. Ag., M.Si., Dina Martiani, S.H., M.Si., Dr. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si., Sali Susiana, S.Sos., M.Si., Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif, (Cet.1 Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017)
Ely Dian Uswatian, Nur Mahmudah El Madja, Naily Zahratun, Yudha Adi Putra, Nur Aini Ilham, Mawar Setya Ningrum, Veliana Nova Widyastuti, Nabila Alyssa Kurnia, Septiana Dwi Kusuma Wardani, Ulviana, Ninin Al Habibah, Power Perempuan Dalam Mencegah Kekerasan Seksual, (Pekalongan : NEM, 2021)
Milda Marlia, Marital Rape;Kekerasan Seksual Terhadap istri, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2007)
Sexual Offending And Restoration, Mark Yantzi. 1998. Kekerasan Seksual Dan Pemulihan. Cet. 1 – 2009. Terjemahan : Timur Citra Sari, Mareike Bangun. Jakarta : Gunung Mulia
Ismantoro Dwi Yuwono, S.H., Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, (Cet. 1 Yogyakarta : Medpress Digital, 2015)
R. Valentina Sagala, SE., SH., MH., Ketika Negara Mengatur kekerasan Seksual, (Bogor : Guepedia, 2020)
Ninik Rahayu, Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia, (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2021)
Mundakir, Nuzul Qur’aniati, Junaidi, Arsad, Safrin Salam, Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner, (Cet. 1 Surabaya : UM Surabaya Publishing, 2022)
Ikha Ardianti, S.Kep., Ners., M.Kep, Ns. Eva Martini, M.Kep, Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Asuhan Keperawatannya Aplikasi SDKI dan SIKI, (Bogor : Guepedia, 2022)
Riskyanti Juniver Siburian, Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual, Jurnal Yuridis Vol. 7 No. 1, Juni 2020: 149 - 169
Irvan Rizqian, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia, Journal Justiciabellen Vol. 01, No. 01, Januari 2021, h. 51-61
Maria Novita Apriyani, Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 1, Juni 2021, 1-10
https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/pengesahan-rancangan-undang-undang-penghapusan-kekerasan-seksual-mengapa-harus-cepat/, (diakses tanggal 13 April 2022)
https://tirto.id/ijrs-hanya-01-persen-korban-kekerasan-seksual-ajukan-restitusi-gsnj, (diakses tanggal 13 April 2022)
https://nasional.kompas.com/read/2022/04/14/05440011/poin-poin-penting-undang-undang-tindak-pidana-kekerasan-seksual?page=all, (diakses tanggal 15 April 2022)
https://www.hukumonline.com/berita/a/diusulkan-ruu-pks-diubah-jadi-ruu-tindak-pidana-kekerasan-seksual-lt612d23bed31c8?page=1 (diakses tanggal 15 April 2022)
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Undang-Undang_Tindak_Pidana_Kekerasan_Seksual, (diakses tanggal 17 April 2022)
https://kumparan.com/kumparannews/membedah-uu-tindak-pidana-kekerasan-seksual-apa-isinya-1xsFABmlNaU/4 (diakses tanggal 18 April 2022)
https://www.jalastoria.id/mengapa-perlu-ruu-tindak-pidana-kekerasan-seksual/ (diakses tanggal 5 Mei 2022)
https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/hak-pekerja-perempuan/pelecehan-dan-kekerasan/faq-undang-undang-tindak-pidana-kekerasan-seksual#:~:text=UU%20TPKS%20merupakan%20upaya%20pembaruan,Menangani%2C%20melindungi%2C%20dan%20memulihkan%20korban (diakses tanggal 6 Mei 2022)
Undang – Undang Dasar 1945
Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana
Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual