Publication Ethics & Malpractice Statements

Pernyataan Umum

Unes Law Review (ULR) merupakan jurnal ilmiah yang menerapkan proses penelaahan sejawat (peer review) dan berkomitmen untuk menjaga standar integritas, kualitas, transparansi, dan tanggung jawab dalam penerbitan karya ilmiah di bidang hukum.

Kebijakan ini menetapkan prinsip etika dan tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat dalam penerbitan artikel, meliputi penulis, Pemimpin Redaksi, editor, Dewan Editor, reviewer, dan penerbit.

ULR berkomitmen untuk mendorong penelitian yang orisinal, melindungi hak kekayaan intelektual, memastikan proses editorial yang adil, serta menjaga keandalan rekam publikasi ilmiah. Kebijakan ini disusun dengan mengacu pada prinsip dan pedoman etika publikasi yang relevan, termasuk pedoman Committee on Publication Ethics (COPE).

Seluruh pihak yang terlibat dalam proses penerbitan wajib bertindak jujur, objektif, profesional, dan bertanggung jawab sejak pengajuan naskah, penelaahan, pengambilan keputusan editorial, hingga publikasi dan penanganan persoalan setelah artikel diterbitkan.

1. Pedoman Etika Penerbitan Jurnal

Publikasi artikel melalui jurnal yang menerapkan penelaahan sejawat merupakan bagian penting dalam pengembangan pengetahuan ilmiah yang kredibel. Oleh karena itu, ULR menetapkan standar etika yang harus dipatuhi oleh penulis, editor, reviewer, dan penerbit.

Setiap naskah dinilai berdasarkan orisinalitas, relevansi terhadap fokus dan ruang lingkup jurnal, kualitas analisis, kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, ketepatan penggunaan sumber, serta kepatuhan terhadap standar etika publikasi.

Kepentingan komersial, biaya publikasi, iklan, hubungan kelembagaan, maupun kepentingan pribadi tidak boleh memengaruhi keputusan editorial secara tidak semestinya. Penerimaan atau penolakan artikel harus didasarkan pada mutu akademik, hasil evaluasi editorial, dan kepatuhan terhadap kebijakan jurnal.

2. Tanggung Jawab Editor

2.1. Keputusan Publikasi

Pemimpin Redaksi dan editor bertanggung jawab menentukan kelayakan naskah untuk diterbitkan di ULR. Keputusan harus mempertimbangkan kualitas ilmiah, orisinalitas, relevansi, kontribusi terhadap ilmu hukum, hasil penelaahan reviewer, serta kepatuhan terhadap kebijakan editorial dan etika publikasi.

Editor dapat meminta pertimbangan reviewer atau ahli yang memiliki kompetensi sesuai bidang naskah. Editor juga harus memperhatikan ketentuan hukum dan etika yang relevan, termasuk plagiarisme, pelanggaran hak cipta, pencemaran nama baik, kerahasiaan, dan dugaan pelanggaran integritas penelitian.

2.2. Objektivitas dan Independensi Editorial

Editor wajib menilai naskah secara objektif tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang atau karakteristik pribadi yang tidak berkaitan dengan mutu ilmiah.

Keputusan editorial harus bebas dari tekanan komersial, finansial, kelembagaan, atau pribadi. Naskah tidak boleh memperoleh perlakuan istimewa atau merugikan hanya karena identitas penulis, jabatan akademik, afiliasi institusi, hubungan pribadi, atau keterkaitan dengan pengelola jurnal.

2.3. Kerahasiaan

Editor dan staf editorial wajib menjaga kerahasiaan naskah yang diajukan beserta komunikasi yang berkaitan dengan proses editorial.

Informasi naskah hanya dapat diberikan kepada penulis korespondensi, reviewer yang ditunjuk, penasihat editorial yang berwenang, penerbit, atau pihak lain yang memerlukan akses untuk kepentingan editorial yang sah.

Informasi, data, gagasan, dan materi yang belum dipublikasikan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau profesional tanpa persetujuan tertulis dari penulis.

2.4. Pengungkapan dan Konflik Kepentingan

Editor wajib mengungkapkan dan mengelola konflik kepentingan aktual, potensial, maupun yang dapat dipersepsikan memengaruhi objektivitas penilaian.

Editor yang memiliki konflik kepentingan terhadap suatu naskah tidak boleh terlibat dalam penilaian atau pengambilan keputusan atas naskah tersebut. Dalam keadaan demikian, penanganan naskah harus dialihkan kepada editor lain yang independen.

2.5. Pengaduan dan Integritas Penelitian

Editor wajib menangani pengaduan, keberatan atas keputusan editorial, dan dugaan pelanggaran etika secara adil, konsisten, dan dengan menjaga kerahasiaan sejauh memungkinkan.

Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti yang tersedia. Pihak terkait diberikan kesempatan yang wajar untuk memberikan penjelasan. Apabila diperlukan, editor dapat meminta pendapat ahli independen atau merujuk persoalan kepada institusi terkait.

3. Tanggung Jawab Reviewer

3.1. Kontribusi terhadap Keputusan Editorial

Reviewer membantu editor mengevaluasi kualitas ilmiah, orisinalitas, relevansi, metode atau pendekatan analisis, penggunaan sumber hukum, serta kontribusi naskah terhadap perkembangan ilmu hukum.

Penilaian reviewer harus disampaikan secara konstruktif untuk membantu editor mengambil keputusan dan membantu penulis meningkatkan kualitas artikelnya.

3.2. Kompetensi dan Ketepatan Waktu

Reviewer hanya seharusnya menerima penugasan apabila memiliki kompetensi yang sesuai dan mampu menyelesaikan penelaahan dalam waktu yang ditetapkan.

Reviewer yang merasa tidak memiliki keahlian yang memadai, memiliki konflik kepentingan, atau tidak dapat menyelesaikan penelaahan tepat waktu wajib memberitahukan editor dan menolak atau mengundurkan diri dari penugasan tersebut.

3.3. Kerahasiaan

Naskah yang diterima untuk ditelaah merupakan dokumen rahasia. Reviewer tidak diperkenankan menyebarluaskan, menggandakan, atau mendiskusikan isi naskah dengan pihak yang tidak berwenang.

Informasi dan gagasan yang diperoleh melalui proses penelaahan tidak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi, akademik, atau profesional tanpa izin yang sesuai.

3.4. Objektivitas Penilaian

Reviewer harus memberikan penilaian secara objektif, berbasis bukti, dan disertai alasan yang jelas. Kritik pribadi terhadap penulis tidak dapat dibenarkan.

Komentar reviewer harus berfokus pada substansi naskah, kualitas analisis, metode penelitian, argumentasi hukum, ketepatan sumber, dan kontribusi ilmiah.

3.5. Pengakuan Sumber dan Pelaporan Persoalan

Reviewer perlu menunjukkan publikasi relevan yang belum dirujuk apabila diperlukan. Reviewer juga wajib memberitahukan editor jika menemukan kemiripan substansial dengan publikasi lain, indikasi plagiarisme, publikasi ganda, atau penggunaan sumber hukum yang tidak akurat maupun menyesatkan.

3.6. Konflik Kepentingan

Reviewer wajib mengungkapkan konflik kepentingan yang dapat memengaruhi independensi penilaian, termasuk hubungan finansial, pribadi, profesional, akademik, kolaboratif, atau kelembagaan.

Reviewer tidak diperkenankan menilai naskah apabila konflik kepentingan tersebut mengganggu objektivitasnya.

4. Tanggung Jawab Penulis

4.1. Standar Pelaporan dan Akurasi

Penulis wajib menyajikan penelitian, analisis hukum, metode, bukti, dan kesimpulan secara akurat serta transparan. Naskah harus memuat penjelasan dan referensi yang memadai agar pembaca dapat memahami serta mengevaluasi karya tersebut.

Pernyataan yang direkayasa, dipalsukan, sengaja dibuat tidak akurat, atau disajikan secara menyesatkan merupakan pelanggaran etika publikasi.

4.2. Orisinalitas dan Plagiarisme

Penulis harus memastikan bahwa naskah yang diajukan merupakan karya asli. Penggunaan gagasan, tulisan, data, kutipan, atau kontribusi pihak lain harus disertai pengakuan dan referensi yang tepat.

Plagiarisme, penggunaan ulang karya secara tidak semestinya, dan penyajian karya orang lain seolah-olah merupakan karya sendiri tidak dapat dibenarkan.

ULR dapat melakukan pemeriksaan kemiripan naskah dan evaluasi editorial terhadap orisinalitasnya. Dugaan plagiarisme akan ditangani berdasarkan kebijakan etika dan prosedur pemeriksaan yang berlaku di jurnal.

4.3. Publikasi Ganda dan Pengajuan Bersamaan

Penulis tidak diperkenankan mengajukan naskah yang sama secara bersamaan kepada lebih dari satu jurnal.

Naskah yang memiliki substansi tumpang tindih secara signifikan dengan karya yang telah diterbitkan wajib diungkapkan dan dirujuk secara transparan. Publikasi ganda atau berulang tanpa pengungkapan yang memadai merupakan praktik publikasi yang tidak dapat dibenarkan.

Penggunaan kembali materi yang pernah diterbitkan harus memperhatikan orisinalitas, atribusi, hak cipta, dan ketentuan penerbitan yang berlaku.

4.4. Pengakuan terhadap Sumber

Penulis wajib mencantumkan referensi yang akurat dan memadai untuk semua sumber yang memengaruhi penelitian, analisis, argumentasi, dan kesimpulan.

Dalam penulisan karya ilmiah hukum, penulis harus memeriksa secara cermat ketepatan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dokumen resmi, dan sumber hukum primer maupun sekunder.

Sumber hukum tidak boleh direkayasa, dipalsukan, dikutip secara keliru, atau dimanipulasi untuk memberikan kesan yang menyesatkan kepada pembaca.

4.5. Kepengarangan

Kepengarangan hanya diberikan kepada individu yang memberikan kontribusi intelektual substansial terhadap konsepsi, perancangan, pelaksanaan, analisis, atau interpretasi penelitian, turut menyusun atau merevisi naskah secara kritis, menyetujui versi akhir, dan bersedia bertanggung jawab atas karya tersebut.

Seluruh penulis yang memenuhi kriteria harus dicantumkan. Penulis korespondensi bertanggung jawab memastikan bahwa semua penulis telah menyetujui versi akhir dan pengajuan naskah.

Kontribusi yang tidak memenuhi kriteria kepengarangan dapat dicantumkan dalam bagian ucapan terima kasih. Pencantuman penulis kehormatan, penghilangan penulis yang berkontribusi, atau perubahan kepengarangan tanpa persetujuan yang semestinya tidak dapat dibenarkan.

4.6. Pengungkapan Konflik Kepentingan dan Pendanaan

Penulis wajib mengungkapkan kepentingan finansial maupun nonfinansial yang secara wajar dapat memengaruhi penelitian, analisis, atau kesimpulan artikel.

Seluruh sumber pendanaan yang relevan harus dinyatakan secara transparan. Jika tidak terdapat konflik kepentingan atau pendanaan, penulis harus memberikan pernyataan yang sesuai dengan ketentuan jurnal.

4.7. Etika Penelitian dan Bukti Pendukung

Penulis wajib mematuhi ketentuan hukum, persyaratan institusi, dan standar etika penelitian yang relevan.

Untuk penelitian yang melibatkan manusia, data pribadi, informasi rahasia, atau subjek yang memerlukan perlindungan khusus, penulis harus memperoleh persetujuan etik, persetujuan partisipan, atau izin lain apabila dipersyaratkan.

Penulis wajib menyediakan informasi atau bukti pendukung yang relevan apabila diminta secara wajar oleh editor untuk memeriksa akurasi dan integritas penelitian.

4.8. Penggunaan Kecerdasan Buatan

Penggunaan perangkat kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) harus dilakukan secara bertanggung jawab dan diungkapkan sesuai dengan kebijakan ULR yang berlaku.

AI tidak dapat dicantumkan sebagai penulis. Penulis tetap bertanggung jawab penuh atas isi naskah, termasuk akurasi fakta, keaslian argumentasi, validitas referensi, kutipan, dan sumber hukum yang dihasilkan atau dibantu oleh perangkat AI.

Penulis wajib memeriksa secara mandiri seluruh materi yang dihasilkan oleh AI. Penggunaan AI tidak membenarkan pencantuman referensi palsu, interpretasi hukum yang menyesatkan, plagiarisme, atau pelanggaran etika lainnya.

4.9. Kesalahan Mendasar dalam Karya yang Telah Diterbitkan

Apabila penulis menemukan kesalahan atau ketidakakuratan yang signifikan dalam artikel yang telah diterbitkan, penulis wajib segera memberitahukan editor atau pengelola jurnal.

Penulis harus bekerja sama dalam pemeriksaan dan pelaksanaan tindakan korektif yang diperlukan. Berdasarkan sifat dan tingkat kesalahan, tindakan dapat berupa koreksi, pernyataan keprihatinan, atau penarikan artikel sesuai dengan Kebijakan Koreksi dan Penarikan Artikel ULR.

5. Tanggung Jawab Penerbit

Penerbit mendukung Pemimpin Redaksi dan tim editorial dalam menjaga integritas penerbitan, melindungi independensi editorial, dan mempertahankan keandalan rekam publikasi ilmiah.

Penerbit tidak boleh melakukan intervensi yang tidak semestinya terhadap keputusan editorial yang didasarkan pada mutu ilmiah. Penerbit dan pengelola jurnal diharapkan mendukung penanganan pengaduan etika, dugaan pelanggaran penelitian, koreksi, pernyataan keprihatinan, dan penarikan artikel secara adil dan konsisten.

Kebijakan editorial yang relevan harus tersedia secara terbuka dan ditinjau secara berkala apabila diperlukan.

Pertimbangan komersial, termasuk biaya publikasi, iklan, cetak ulang, atau sumber pendapatan lainnya, tidak boleh menjadi dasar penentuan penerimaan, penolakan, koreksi, atau penarikan artikel.

6. Penanganan Dugaan Pelanggaran Penelitian dan Publikasi

ULR menanggapi secara serius dugaan pelanggaran penelitian dan publikasi, baik sebelum maupun setelah artikel diterbitkan.

Pelanggaran yang dapat diperiksa meliputi:

Plagiarisme dan penggunaan karya pihak lain tanpa atribusi yang semestinya.
Fabrikasi atau falsifikasi data, bukti, dan bahan penelitian.
Manipulasi kutipan atau penyajian sumber secara menyesatkan.
Publikasi ganda atau publikasi berulang.
Kepengarangan yang tidak semestinya.
Manipulasi proses penelaahan sejawat.
Konflik kepentingan material yang tidak diungkapkan.
Pelanggaran serius terhadap etika penelitian, kerahasiaan, hak cipta, atau ketentuan yang berlaku.
Pemalsuan atau penyajian yang secara material menyesatkan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau sumber hukum lainnya.

Dugaan pelanggaran harus dinilai berdasarkan informasi dan bukti yang tersedia. Jurnal akan menangani persoalan secara adil, menjaga kerahasiaan sejauh memungkinkan, serta memberikan kesempatan yang wajar kepada pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan.

Apabila diperlukan, ULR dapat meminta bantuan ahli independen atau merujuk persoalan kepada institusi penulis maupun pihak berwenang yang relevan.

Tindakan editorial ditentukan berdasarkan sifat persoalan dan hasil pemeriksaan. Tindakan tersebut dapat berupa penolakan naskah, permintaan klarifikasi, koreksi terhadap artikel yang telah diterbitkan, penerbitan pernyataan keprihatinan, penarikan artikel, atau rujukan kepada institusi terkait.

7. Koreksi, Penarikan, dan Diskusi Pascapublikasi

ULR bertanggung jawab menjaga akurasi dan integritas rekam publikasi ilmiah setelah artikel diterbitkan.

Kesalahan yang dapat diperbaiki tanpa merusak keandalan utama artikel dapat ditangani melalui pemberitahuan koreksi. Persoalan serius yang belum dapat dipastikan dapat ditangani melalui pernyataan keprihatinan. Artikel dapat ditarik apabila bukti yang tersedia menunjukkan bahwa integritas atau keandalannya telah terganggu secara mendasar.

Pemberitahuan koreksi atau penarikan harus mengidentifikasi artikel yang bersangkutan, menjelaskan alasan tindakan editorial, dan ditautkan dengan artikel asli sejauh memungkinkan.

ULR juga mendukung diskusi akademik pascapublikasi yang disampaikan secara profesional dan berdasarkan bukti. Kritik terhadap artikel harus berfokus pada substansi ilmiah, metodologi, argumentasi hukum, dan sumber yang digunakan, bukan pada serangan pribadi terhadap penulis.

Penanganan masalah pascapublikasi dilakukan berdasarkan kebijakan khusus ULR mengenai Koreksi dan Penarikan Artikel serta Diskusi Pascapublikasi.

8. Pengawasan Etika dan Kepatuhan

Seluruh penulis, editor, reviewer, dan penerbit wajib mematuhi standar etika yang relevan dengan penelitian dan publikasi.

Standar tersebut dapat mencakup perlindungan partisipan penelitian, kerahasiaan informasi, persetujuan yang diperlukan, penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual, ketepatan pelaporan sumber hukum, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan institusi yang berlaku.

Semua pihak diharapkan bekerja sama dengan itikad baik dalam pemeriksaan yang dilakukan secara wajar oleh tim editorial. Ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini dapat mengakibatkan tindakan editorial sesuai dengan prosedur jurnal.

9. Kebijakan ULR yang Berkaitan

Pernyataan etika publikasi ini harus dibaca bersama dengan kebijakan Unes Law Review lainnya, termasuk:

Kebijakan dan Proses Penelaahan Sejawat (Peer Review Policy and Process).
Kebijakan Plagiarisme (Plagiarism Policy).
Kebijakan Konflik Kepentingan (Conflict of Interest Policy).
Kebijakan Dugaan Pelanggaran Penelitian (Allegations of Research Misconduct Policy).
Kebijakan Koreksi dan Penarikan Artikel (Correction and Retraction Policy).
Kebijakan Diskusi Pascapublikasi (Post-Publication Discussion Policy).
Kebijakan Hak Cipta (Copyright Policy).
Kebijakan Lisensi (Licensing Policy).

10. Acuan Pedoman Etika

Kebijakan ini disusun dengan mengacu pada prinsip-prinsip etika publikasi ilmiah yang relevan, termasuk Core Practices dan pedoman terkait penelaahan sejawat, konflik kepentingan, penanganan pelanggaran penelitian, koreksi, serta penarikan artikel yang diterbitkan oleh Committee on Publication Ethics (COPE).

ULR dapat meninjau dan memperbarui kebijakan ini untuk menyesuaikan perkembangan standar etika publikasi ilmiah dan kebutuhan pengelolaan jurnal.

Komitmen Etika Unes Law Review

Unes Law Review berkomitmen menjaga kejujuran, objektivitas, kerahasiaan, akuntabilitas, dan integritas penelitian dalam setiap tahap penerbitan. Setiap persoalan etika akan ditangani secara adil, proporsional, dan transparan demi menjaga kredibilitas publikasi ilmiah serta keandalan rekam keilmuan hukum.