ANALISIS YURIDIS INPRES NO. 1 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DALAM KEBERLAKUANNYA PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
The issuance of Presidential Instruction No. 1 of 2022 concerning Optimizing the Implementation of the Health Insurance Program instructs all Ministries to optimize the JKN program, this also instructs the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency to implement the Circular Letter of the Director General of Land Rights Determination and Registration (Dirjen PHP) No.02/ 153-400/II/2022 which contains the Determination of Rights and Registration of Land, as a form of follow-up to Presidential Instruction No. 1 of 2022, so that every application for registration services for the transfer of land rights or ownership rights to apartment units due to sale and purchase must be accompanied by a photocopy of the health insurance social service provider (BPJS) participant card (active participant in the Health Insurance Program (JKN). Type of research The method used is normative (doctrinal) juridical research. land rights because buying and selling are not by legal principles or norms in general, namely the principle of legal certainty, where Presidential Instruction Number 1 of 2022 creates legal uncertainty and is only a policy regulation (beleidsregel/pseudo wetgeving) and is optional or (aanvullendrecht).
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1989, Kaedah Hukum, Alumni, Bandung
Sahat HMT Sinaga, 2007, Jual Beli Tanah dan Pencatatan Peralihan Hak, Bekasi: Pustaka Sutra
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Urip Santoso, 2013, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Cetakan III, Jakarta: Kencana
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104)
Intruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2022 tentang Opimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Surat Dirjen PHPT No.HR.02/153-400/II/2022 tentang Kartu Peserta BPJS Kesehatan sebagai Syarat dalam Permohonan Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli
Surat Dirjen PHPT No.HR.02/164-400/II/2022 tentang Kartu Peserta BPJS Kesehatan sebagai Syarat dalam Permohonan Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli
Most read articles by the same author(s)
- Sidik Ilmiawan, Elfrida Ratnawati Gultom, ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2/PDT.SUS.HKI/MEREK/2022/PN.NIAGA. SBY TENTANG SENGKETA MEREK DAGANG ANTARA MS GLOW DENGAN PSGLOW , UNES Law Review: Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022)
- Satrya Manulung Bansage Immanuel Papara, Elfrida Ratnawati Gultom, The PENDAMPINGAN KUASA HUKUM BAGI TERDAKWA YANG DIJATUHI HUKUMAN 7 TAHUN PERJARA DALAM SUATU TINJAUAN PUTUSAN NOMOR 28/PID.SUS/2020/PN.MLG , UNES Law Review: Vol 5 No 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
- Tuti Alawiyah, Elfrida Ratnawati Gultom, PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN PT.GO-JEK DENGAN DRIVER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN , UNES Law Review: Vol 5 No 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
- Ghisca Putri Anjar Sari, Elfrida Ratnawati Gultom, RESTORATIVE JUSTICE FOR CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW , UNES Law Review: Vol 5 No 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
- Denny Tendra, Elfrida Ratnawati Gultom, GUGATAN SEDERHANA DI INDONESIA, SINGAPORE, MALAYSIA : KAJIAN PERBANDINGAN HUKUM , UNES Law Review: Vol 5 No 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)