Penguasaan Tanah Sebagai Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Kota Padang
Article Sidebar
Published
Sep 17, 2023
Keywords:
Government Land,, Land Assets,, Regional Property.
Citation Statistic
Main Article Content
Imelda Hardi
Kurnia Warman
Abstract
This research focuses on; 1) control and management of Government Land by the Regional Government, 2) control of Regional Government Land by the Padang City Government, and 3) control and security of Regional Government Land which can create legal certainty and provide maximum benefits. The research method in this study uses a normative juridical, empirical, and conceptual approach. The data sources used come from regulations, documents relating to the management of land assets as well and the results of interviews with parties involved in the management of Regional Property in the form of land of the Padang City Government. Based on research that has been carried out, the implementation of the management of Regional Government land assets has been carried out by the Padang City Government through regulations governing the management of Regional Property. However, several obstacles cause less than optimal management of land assets by the Padang City Government by OPD land users. Furthermore, 3 (three) efforts to secure land assets must be implemented as an inseparable unit, so that legal certainty of land assets of the Padang City Government can be achieved which can provide maximum benefits.
Downloads
Download data is not yet available.
Article Details
How to Cite
Hardi, I., Warman, K., & Andora, H. (2023). Penguasaan Tanah Sebagai Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Kota Padang. UNES Law Review, 6(1), 1419-1432. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.941
Section
Articles
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Admin, “Kewarganegaraan Ganda Bagi WNI dibawah 18 Tahun”, https://kemlu.go.id
Admin, “Barang Milik Daerah”, https://jdih.padang.go.id
Admin, “Gambaran Umum Kota Padang”, https://padang.go.id
Bernard Arief Sidharta, 2017, Ilmu Hukum Indonesia, Unpar Press, Bandung.
Endang Pratiwi, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?, Jurnal Konstitusi Vol. 19, No.2, 2022.
Erna Sri Wibawanti, 2013, Hak Atas Tanah dan Peralihannya, Liberty, Yogyakarta.
Hengki Andora, “Penguasaan dan Pengelolaan Tanah oleh Instansi Pemerintah (Interaksi Hukum Pertanahan dan Hukum Keuangan Negara dalam Sistem Hukum Indonesia)”, Disertasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019.
Sidik, Paundra. Amankan Tanah Negara, Pemerintah Terapkan Substance Over Form, Indonesia Treasury Review : Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol. 8 No. 2, 2023.
Soejono dan Abdurrahman, 1998, Prosedur Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik, Sewa Guna dan Hak Guna Bangunan, Rineka Cipta, Jakarta.
Sumardjono, 2008, Mediasi Sengketa Tanah, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
Untung Dwi Hananto, “Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 40 No. 2, 2015.
Urip Santoso, 2013, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penguasaan Atas Tanah”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 1, 2012.
Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Peraturan Wali Kota Padang Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Peraturan Wali Kota Padang Nomor 54 Tahun 2017 tentang Keterangan Rencana Kota
Peraturan Wali Kota Padang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan.
Admin, “Barang Milik Daerah”, https://jdih.padang.go.id
Admin, “Gambaran Umum Kota Padang”, https://padang.go.id
Bernard Arief Sidharta, 2017, Ilmu Hukum Indonesia, Unpar Press, Bandung.
Endang Pratiwi, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?, Jurnal Konstitusi Vol. 19, No.2, 2022.
Erna Sri Wibawanti, 2013, Hak Atas Tanah dan Peralihannya, Liberty, Yogyakarta.
Hengki Andora, “Penguasaan dan Pengelolaan Tanah oleh Instansi Pemerintah (Interaksi Hukum Pertanahan dan Hukum Keuangan Negara dalam Sistem Hukum Indonesia)”, Disertasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019.
Sidik, Paundra. Amankan Tanah Negara, Pemerintah Terapkan Substance Over Form, Indonesia Treasury Review : Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol. 8 No. 2, 2023.
Soejono dan Abdurrahman, 1998, Prosedur Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik, Sewa Guna dan Hak Guna Bangunan, Rineka Cipta, Jakarta.
Sumardjono, 2008, Mediasi Sengketa Tanah, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
Untung Dwi Hananto, “Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 40 No. 2, 2015.
Urip Santoso, 2013, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penguasaan Atas Tanah”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 1, 2012.
Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Peraturan Wali Kota Padang Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Peraturan Wali Kota Padang Nomor 54 Tahun 2017 tentang Keterangan Rencana Kota
Peraturan Wali Kota Padang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan.
Most read articles by the same author(s)
- Kurnia Warman, Ardiansyah Putra, Jean Elvardi, PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH MASYARAKAT (DI KOTA PEKANBARU) , UNES Law Review: Vol 5 No 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
- Nadya Paramitha, Kurnia Warman, Hengki Andora, PENGAWASAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH OLEH MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS PPAT DAERAH DI KABUPATEN AGAM , UNES Law Review: Vol 5 No 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
- Fahmi Akbar NR, Kurnia Warman, Syofirman Syofyan, PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA SOLOK (STUDI KASUS SENGKETA TANAH ANTARA PT GELORA GANTO SEJAHTERA DAN SYAMSU TULUS) , UNES Law Review: Vol 5 No 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
- Novi Alvionita, Kurnia Warman, Zefrizal Nurdin, Penyelesaian Sengketa Uang Kompensasi atas Tanah Ulayat Nagari melalui Lembaga Adat di Nagari Talu Kabupaten Pasaman Barat , UNES Law Review: Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
- Egip Satria Eka Putra, Khairul Fahmi, Yuslim Yuslim, Khairani Khairani, Hengki Andora, Pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Aktif Menjadi Penjabat Kepala Daerah , UNES Law Review: Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
- Fegi Fegi, Khairani Khairani, Hengki Andora, Kepatuhan Kepala Daerah dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap , UNES Law Review: Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
- Wahyul Ikrar, Yulia Mirwati, Hengki Andora, Pengenaan Pajak Penghasilan dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan di Kota Bukittinggi , UNES Law Review: Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
- Ilham Yahya, Kurnia Warman, Hengki Andora, Pendaftaran Peralihan Tanah Milik Kaum yang Sudah Terdaftar atas Nama Mamak Kepala Waris di Kota Padang , UNES Law Review: Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
- Muhammad Afif Alfianda, Busyra Azheri, Hengki Andora, Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility) oleh PT. Transco Energi Utama Di Kabupaten Pesisir Selatan , UNES Law Review: Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
- Vorry Rahmad, Kurnia Warman, Jean Elvardi, Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Tanah Datar) , UNES Law Review: Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)