Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Perumahan yang Tidak Terlaksana Sebagaimana Mestinya
Main Article Content
Abstract
The legal force against the PPJB housing that is done by the P.T.Mutiara Peace made not in front of a notary in the form of a standard contract is weak and does not have a perfect legal force as the authentic act made in the presence of the notary. Such an agreement shall remain in force in that it is not contrary to the provisions of the law, the law and the common order. When the property is in the court of justice and because of its nature under the hand, then the proof is relative, that is, when the property has been admitted by the parties to its existence, the PPJB has the full legal force of proof, while for the party that does not admitt it then the power of evidence is handed over to the judge's consideration. And for them the parties of the Peace Mutiara with its buyer who perform PPJB in the presence of a notary in the form of an authentic act then the legal force is very binding and the value of the proof is perfect before the court. The position of PPJB in the sale of housing transactions between PT.Mutiara Peace with its buyer: First, that is made not in the presence of a notary in the form of a standard contract is already an agreement but its position is a preliminary agreement under the hand or called as the Preliminary Agreement for Sale of Sale. Second, for those parties that make the PPGB before the notary then the position is as an act whose nature is authentic in accordance with Article 1868 of the KUHPerdata or which is referred to as a contract of binding sale of sale.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Handri Raharjo. 2009. Hukum Perjanjian di Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Yustisia
I Made Pasek Diantha, 2016. Metode Penelitian Hukum Normatif. Jakarta : Kencana
Markus Gunawan. 2004. Problematika Multidimensia. Batam : Karya Mandiri
Moh. Nazir, Metode Penelitian, Ghalia, Jakarta, 1988, hlm.71.
Salim, HS. 2011. Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MOU). Jakarta : Sinar Grafika
Salim, HS, 2016. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.166.
Richard Cisanto Pali, Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan, Lex Privatum, Vol.3, No.2, 2015, hlm.1-9.
Shidarta, dkk, 2004. Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
Soetandyo Wignjosoebroto.2013. Hukum Konsep dan Metode. Malang : Setara Press
Suteki dan Galang Taufani. (2020). Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik. Depok: RajaGrafindo.
Urip Santoso. 2005. Perolehan Hak Atas Tanah. Jakarta : Prenadamedia Group
Dewi Kurnia Putri, Dan Amin Purnawan “Perbedaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tidak Lunas,” Jurnal Akta, unissul, Vol.4, No.4, 2017, hlm.633.
Wikipedia. Pengertian Kedudukan Hukum, https://id.wikipedia.org/wiki/ Kedudukan hokum. Diakses pada tanggal 26 September 2022.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.