Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Perumahan yang Tidak Terlaksana Sebagaimana Mestinya
Article Sidebar
Citation Statistic
Main Article Content
Abstract
The legal force against the PPJB housing that is done by the P.T.Mutiara Peace made not in front of a notary in the form of a standard contract is weak and does not have a perfect legal force as the authentic act made in the presence of the notary. Such an agreement shall remain in force in that it is not contrary to the provisions of the law, the law and the common order. When the property is in the court of justice and because of its nature under the hand, then the proof is relative, that is, when the property has been admitted by the parties to its existence, the PPJB has the full legal force of proof, while for the party that does not admitt it then the power of evidence is handed over to the judge's consideration. And for them the parties of the Peace Mutiara with its buyer who perform PPJB in the presence of a notary in the form of an authentic act then the legal force is very binding and the value of the proof is perfect before the court. The position of PPJB in the sale of housing transactions between PT.Mutiara Peace with its buyer: First, that is made not in the presence of a notary in the form of a standard contract is already an agreement but its position is a preliminary agreement under the hand or called as the Preliminary Agreement for Sale of Sale. Second, for those parties that make the PPGB before the notary then the position is as an act whose nature is authentic in accordance with Article 1868 of the KUHPerdata or which is referred to as a contract of binding sale of sale.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Handri Raharjo. 2009. Hukum Perjanjian di Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Yustisia
I Made Pasek Diantha, 2016. Metode Penelitian Hukum Normatif. Jakarta : Kencana
Markus Gunawan. 2004. Problematika Multidimensia. Batam : Karya Mandiri
Moh. Nazir, Metode Penelitian, Ghalia, Jakarta, 1988, hlm.71.
Salim, HS. 2011. Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MOU). Jakarta : Sinar Grafika
Salim, HS, 2016. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.166.
Richard Cisanto Pali, Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan, Lex Privatum, Vol.3, No.2, 2015, hlm.1-9.
Shidarta, dkk, 2004. Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
Soetandyo Wignjosoebroto.2013. Hukum Konsep dan Metode. Malang : Setara Press
Suteki dan Galang Taufani. (2020). Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik. Depok: RajaGrafindo.
Urip Santoso. 2005. Perolehan Hak Atas Tanah. Jakarta : Prenadamedia Group
Dewi Kurnia Putri, Dan Amin Purnawan “Perbedaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tidak Lunas,” Jurnal Akta, unissul, Vol.4, No.4, 2017, hlm.633.
Wikipedia. Pengertian Kedudukan Hukum, https://id.wikipedia.org/wiki/ Kedudukan hokum. Diakses pada tanggal 26 September 2022.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
Most read articles by the same author(s)
- Harsa Khairu, Busyra Azheri, Yussy Adelina Mannas, PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA SECARA ELEKTRONIK (E- RUPS) DENGAN SISTEM E-PROXY DI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Persero), Tbk , UNES Law Review: Vol 5 No 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
- Putri Nabila, Busyra Azheri, Yussy Adelina Mannas, KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM HAL PEMBAGIAN WARIS BEDA AGAMA MELALUI WASIAT WAJIBAH (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN NOMOR 890/PDT.P/2021/PA.JS) , UNES Law Review: Vol 5 No 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
- Taufiqurrahman Taufiqurrahman, Busyra Azheri, Rembrandt Rembrandt, OPERASI PENINDAKAN OBAT TRADISIONAL TANPA IZIN EDAR OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN , UNES Law Review: Vol 5 No 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
- Nadya Paramitha, Kurnia Warman, Hengki Andora, PENGAWASAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH OLEH MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS PPAT DAERAH DI KABUPATEN AGAM , UNES Law Review: Vol 5 No 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
- Egip Satria Eka Putra, Khairul Fahmi, Yuslim Yuslim, Khairani Khairani, Hengki Andora, Pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Aktif Menjadi Penjabat Kepala Daerah , UNES Law Review: Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
- Fegi Fegi, Khairani Khairani, Hengki Andora, Kepatuhan Kepala Daerah dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap , UNES Law Review: Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
- Irma Aisyah, Busyra Azheri, Muhammad Hasbi, Kedudukan Notaris dalam Penyimpanan Sertipikat pada Masa Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Kota Padang , UNES Law Review: Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
- Fatma Devi, Busyra Azheri, Yulfasni Yulfasni, Pembatasan Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian tidak Bernama dalam Bentuk Akta Notaris , UNES Law Review: Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
- Muhammad Nur Idris, Busyra Azheri, Rembrand Rembrand, Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Perlindungan Konsumen Bidang Perumahan dengan Sistem Syariah di Pengadilan Agama Bukittinggi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Perkara Nomor: 604/Pdt.G/2020/PA. Bkt) , UNES Law Review: Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
- Fakhri Yulenrivo, Busyra Azheri, Yulfasni Yulfasni, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Pinjaman Online Berbasis Financial Technology oleh Otoritas Jasa Keuangan , UNES Law Review: Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)