Pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Aktif Menjadi Penjabat Kepala Daerah
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
The Assignment of members of the Indonesian National Army and the National Police of the Republic of Indonesia active as acting regional heads by the Minister of Home Affairs reaped polemics. Law Number 10 of 2016 concerning Regional Elections even though it has clearly regulated the filling of vacancies in the positions of governor, regent and mayor, where acting (Pj.) are appointed from the position of intermediate leaders for the Acting Governor and primary leaders for the Acting Regent and Mayor. However, the Minister of Home Affairs issued Minister of Home Affairs Regulation Number 4 of 2023 concerning Acting Governors, Regents and Mayors as a reference to fill the position of Acting Regional Head. Article 3 paragraph (b) of Permendagri Number 4 of 2023, contains norms stating that the acting regional head is from an ASN official or an official in a certain ASN position who occupies JPT Madya within the Central Government or within the Regional Government for candidates for Pj. Governor and occupies JPT Pratama within the Central Government or within the Regional Government for candidates for Pj. Regent and Pj. Mayor. Therefore, there is an addition of position criteria and an expansion of meaning in Permendagri Number 4 of 2023 which then becomes a gap and opportunity for the Minister of Home Affairs to appoint active TNI and Polri members to become Acting (Pj.). The formulation of the problem in this study is: (1) How is the validity of the appointment of members of the Indonesian National Army and members of the Negatra Police of the Republic of Indonesia active as Acting Regional Heads? (2) What are the criteria for the ideal official who can be appointed as Acting Regional Head? (3) What is the ideal mechanism for appointing and appointing acting regional heads to fill regional head vacancies ahead of the 2024 simultaneous regional elections? This research is a normative legal research or literature, with the research specifications used are analytical descriptive research. The results of this study are: (1) The appointment of members of the Indonesian National Army and active members of the Indonesian National Police to become Acting Regional Heads is not legally positive Indonesia at this time. (2) The position of the official who should be appointed as Pj. Regional Head shall be JPT Madya within the Central Government or within the Regional Government. (3) the ideal mechanism for the appointment and appointment of acting regional heads is to involve the people through the Senators so that the appointed PJ. still has legitimacy from the people.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Dadang Sufianto, 2018, “Pamong Praja”, Jurnal Academia Praja, Vol. 1, No. 1, hlm. 2.
Khairul Fahmi, 2021, Pembatasan Hak Pilih Warga Negara, Depok: PT. Raja Grafindo,, hlm.1.
Kanya Anindita Mutiarasari, “Sejarah Pamong Praja di Indonesia, Simak Informasinya di Sini, https://news.detik.com, dikunjungi pada tanggal 25 Juli 2023 jam 22.31.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Risalah Sidang Perkara No. 55/PUU-XVII/2019, Jakarta, 2019.
Egip Satria Eka Putra, 2019, “Pengangakatan Anggota Kepolisian Menjadi Penjabat Gubernur,” Skripsi Sarjana Universitas Andalas, Padang, hlm. 6.
“Arti kata pangreh praja menurut KBBI”, https://jagokata.com, dikunjungi pada tanggal 25 Juli 2023 jam 22.06.
“Junimart Girsang: Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Diatur Undang-Undang”, https://www.dpr.go.id, dikunjungi pada tanggal 30 Mei 2023, jam 16.55 WIB.
“Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw Punya Harta Rp 10,6 Miliar”, https://nasional.kompas.com, dikunjungi pada tanggal 28 April 2023 jam 06.36.
“Deretan Pj Kepala Daerah yang Berstatus Polri/TNI Aktif”, https://nasional.kompas.com, dikunjungi pada tanggal 09 Desember 2022 jam 18.21.
“PWNU Jatim Tolak TNI/Polri Aktif Jadi Pj Kepala Daerah,” https://www.beritasatu.com, dikunjungi pada tanggal 23 Januari 2023, jam 22.54.
“Cucu Bung Hatta Gugat Jokowi dan Mendagri Soal Pj Kepala Daerah”, https://www.cnnindonesia.com, dikunjungi pada 28 Juli 2023 jam 22.41.
“Mahfud MD: Penempatan TNI-Polri Sebagai Pj Kepala Daerah Dibenarkan UU,” https://www.jawapos.com, dikunjungi pada tanggal 28 April 2023, jam 08.11.
“Pakar Hukum: TNI/Polri Aktif Dilarang Jadi Penjabat Kepala Daerah,” https://news.republika.co.id, dikunjungi pada tanggal 28 April 2023 jam 07.57.
“Menilik kisruh penunjukan Pj. Kepala Daerah,” https://emedia.dpr.go.id, dikunjungi pada tanggal 23 Januari 2023 jam 07.57 WIB
Irwansyah, 2021, Penelitian Hukum: Pilihan Metode &Praktik Penulisan Artikel, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 42.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara
Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, “Peraturan Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Bupati dan Walikota” Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310, Pasal 1 angka (6).
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, “Peraturan Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Bupati dan Walikota” Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310, Pasal 3.