Pendaftaran Peralihan Tanah Milik Kaum yang Sudah Terdaftar atas Nama Mamak Kepala Waris di Kota Padang
Article Sidebar
Citation Statistic
Main Article Content
Abstract
Land title certificates are strong evidence as confirmed in Article 19 paragraph (2) letter c UUPA and Article 32 paragraph (1) Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. The problem formulation in this research is: How is family land registered in the name of the head of the heir in Padang City? Why do disputes arise in recording the transfer of land rights belonging to registered people to third parties in Padang City, and how are these disputes resolved? The research method used is qualitative research and empirical juridical research. The results of the research are the Registration of clan-owned land in the name of the chief heir in Padang City. Land originating from clan customary rights can be transferred in the name of clan members based on the Approval/Statement of Clan Approval that has been given by the Agency Agency. Land. The process of transferring rights to customary community land in the name of the chief heir is by submitting an application to the Head of the Land Office so that the community's customary land is registered in the name of the clan or Chief. The Heirs use a Statement of Physical Control of the Land Plot signed by the Head of the Heirs.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
F.X. Sumarja, Problematika Kepemilikan Tanah Bagi Orang Asing, Indepth Publising, Bandar Lampung, 2012.
F.X. Sumarja, Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2015.
Gary Goodpaster, Tinjauan terhadap penyelesaian Sengketa dalam Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi Arbitrase di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta ,1995.
M Arba, Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
M. Munir, “Sistem Kekerabatan dalam kebudayaan Minangkabau Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi- Strauss,” J. filsafat, vol. 25, no. 1, p. 1, 2015.
Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
Sahat HMT Sinaga, Jual beli Tanah Dan Pencatatan Peralihan Hak, Pustaka Sutra, Bekasi, 2007.
Sjahmunir, Eksistensi Tanah Ulayat dalam Perundang-undangan di Indonesia. Padang, PPIM, 2000.
Syamsul Bahri, Hukum Agraria Selayang Pandang, Fakultas Hukum UNAND, Padang, 1986.
Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah
Most read articles by the same author(s)
- Kurnia Warman, Ardiansyah Putra, Jean Elvardi, PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH MASYARAKAT (DI KOTA PEKANBARU) , UNES Law Review: Vol 5 No 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
- Nadya Paramitha, Kurnia Warman, Hengki Andora, PENGAWASAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH OLEH MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS PPAT DAERAH DI KABUPATEN AGAM , UNES Law Review: Vol 5 No 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
- Fahmi Akbar NR, Kurnia Warman, Syofirman Syofyan, PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA SOLOK (STUDI KASUS SENGKETA TANAH ANTARA PT GELORA GANTO SEJAHTERA DAN SYAMSU TULUS) , UNES Law Review: Vol 5 No 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
- Novi Alvionita, Kurnia Warman, Zefrizal Nurdin, Penyelesaian Sengketa Uang Kompensasi atas Tanah Ulayat Nagari melalui Lembaga Adat di Nagari Talu Kabupaten Pasaman Barat , UNES Law Review: Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
- Egip Satria Eka Putra, Khairul Fahmi, Yuslim Yuslim, Khairani Khairani, Hengki Andora, Pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Aktif Menjadi Penjabat Kepala Daerah , UNES Law Review: Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
- Fegi Fegi, Khairani Khairani, Hengki Andora, Kepatuhan Kepala Daerah dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap , UNES Law Review: Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
- Wahyul Ikrar, Yulia Mirwati, Hengki Andora, Pengenaan Pajak Penghasilan dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan di Kota Bukittinggi , UNES Law Review: Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
- Imelda Hardi, Kurnia Warman, Hengki Andora, Penguasaan Tanah Sebagai Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Kota Padang , UNES Law Review: Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
- Muhammad Afif Alfianda, Busyra Azheri, Hengki Andora, Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility) oleh PT. Transco Energi Utama Di Kabupaten Pesisir Selatan , UNES Law Review: Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
- Vorry Rahmad, Kurnia Warman, Jean Elvardi, Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Tanah Datar) , UNES Law Review: Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)