Pemberlakuan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Upaya Perlindungan Hak Anak
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Sexual violence is a form of crime in society whose development is increasingly diverse in terms of its motives, nature, form, intensity and modus operandi. As a social reality, the problem of sexual violence cannot be avoided and has always existed, giving rise to anxiety, because sexual violence is considered a disturbance to the welfare of society and its environment. Cases of sexual violence that are rife at this time occur in early childhood committed by Herry Wirawan against 13 of his female students, this can cause deep trauma and destroy a child's future. The form of law enforcement for Herry Wirawan is being sentenced to death. However, the National Commission for the Protection of Human Rights had given a rejection and protection of human rights to Herry Wirawan's death penalty because it was considered that this sentence was not in accordance with human rights. To answer this question, it is necessary to know how the death penalty exists in the new Criminal Code and what forms of legal protection for victims and children resulting from sexual violence committed by Herry Wirawan. This research is a type of legal research using a normative juridical legal research approach. The results of this study indicate that the death penalty provisions in the new Criminal Code are no longer the same as capital punishment in the Dutch heritage Criminal Code. Death penalty in the Dutch heritage Penal Code is known as the main criminal sanction with the first order, while the death penalty in the new Penal Code is no longer a type of principal punishment but only as an alternative punishment for certain criminal acts specified in the law. And the perpetrator was sentenced to death to pay restitution of Rp. 322,923,122.00 and confiscated all of Herry Wiwan's assets/assets to be used for the education and survival costs of the victims' children and their babies until they were adults and married.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Ahmad Tang. 2019. “Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”. Jurnal Pendidikan Islam Volume 2 Nomor 2.
Ajie Ramdan, Rully Herdita Ramadhani, dan Mei Susanto. 2018. “Kenijakan Pidana Mati Dalam RKUHP Ditinjau Dari Aspek Politik Hukum Dan Ham”. Jurnal Arena Hukum, Volume 11, Nomor 3.
Amelia Arief. 2019, “Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana”. Jurnal Kosmik Hukum Vol. 19 No. 1.
Aveidel Arven Yurinonica, el. all., 2022. “Hukuman Mati Herry Wirawan Dalam Perspektif HAM”, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, Vol.1 No.1.
Diesmy Humaira B, et. all., 2015. “Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak”. Jurnal Psikoislamika Volume 12 Nomor 2 Tahun 2015.
Hidayat Hamonangan Lintang. 2022. “Analisis Yuridis Atas Sanksi Hukuman Mati Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.
https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6016627/jejak-perkara-herry-wirawan-perkosa-13-santriwati-hingga-divonis-mati#:~:text=Herry%20Wirawan%20divonis%20hukuman%20penjara,terhadap%2013%20santriwati%20di%20Bandung. Diakses pada tanggal 20 Desember 2022.
Ida Fauziah. Indonesia Darurat Kekerasan Seksual: Mendorong Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Diskusi Publik Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
Ivo Noviana. 2015, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya”. Jurnal Sosio Informa Vol. 01, No. 1.
Muhammad Ridwan Lubis. “Hukuman Mati Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia”. Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Voume :18, Nomor : 2.
Ni Komang Arith Kumala Dewi. 2020. “Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol,6 No, 1.
Puguh Wiyono, “Hukuman Mati Dalam Rancangan KUHP”, Https://Sulsel.Kemenkumham.Go.Id/Berita-Kanwil/Berita-Utama/8014-Hukuman-Mati-Dalam-Rancangan-Kuhp, Dikunjungi Pada Tanggal 6 April 2023, Jam15.05.
Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842.
Rini Fitriani. 2016. “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak”. Jurnal Hukum Samudra Keadilan,Volime 11, Nomor 2.
Rori Anugrah, Raja Desri. 2021. “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 3, Nomor 1.
Takdir. Mengenal Hukum Pidana, Palopo: Penerbit Laskar Perubahan, 2013.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Yonna Beatrix Salamor. Anna Maria Salamor. 2022. “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)”. Balobe Law Journal Vol. 2 No. 1.