IMPLIKASI HUKUM PIDANA TERHADAP PENJEMPUTAN PAKSA JENAZAH PASIEN OLEH PENGEMUDI ONLINE DI R.S.U.P M.DJAMIL PADANG
Article Sidebar
Published
Mar 18, 2023
Main Article Content
Yandriza Yandriza
Abstract
Law Number 44 of 2009 states that: a hospital is a health service institution that provides comprehensive individual health services that provide inpatient, outpatient and emergency services. This latest development increasingly shows that the hospital has de facto shifted from a social institution to a business institution. In efforts to provide health services that aim to dignify patients as whole human beings at this time it often occurs because of imperfect laws which often cannot reach reality. It can be seen that several cases were found in various hospitals, due to the economic limitations of the patient. Thus resulting in the patient being unable to complete hospital administration after the patient was declared dead, and this suddenly went viral on various social media, because these online drivers did not come to visit their sick colleagues or to carry out demonstrations, but forced the bodies of children from one of his fellow online drivers who died, who was allegedly made difficult by the hospital, due to economic limitations in the patient's (victim's) family was unable to complete hospital administration.
Downloads
Download data is not yet available.
Article Details
How to Cite
Yandriza, Y., & Elvandari, S. (2023). IMPLIKASI HUKUM PIDANA TERHADAP PENJEMPUTAN PAKSA JENAZAH PASIEN OLEH PENGEMUDI ONLINE DI R.S.U.P M.DJAMIL PADANG. UNES Law Review, 5(3), 987-1002. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.434
Section
Articles
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Allan R. Brewer-Carias, 1989, Judicial Review in Comparative Law, Cambrigde University Press.
A.V. Dicey, 1973, An Introduction to the Study of the Law of the Constitution, by E.C.S.Wade, 10th edn., London.
Barda Nawawi Arif, 2006, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan.
Basuki Wirjowidjojo, Masalah Etik dan Hukum Pada Kesalahan Praktik Kedokteran, Makalah Kongres Nasional IV PERHUKI, Surabaya, 26-27 Juli 1996.
David Easton, 1968, Political Science, International Encyclopedia of the Social Science, Vol. XII, The Macmillan Company and the Free Press, New York.
Eka Julianta Wahjoepramono, 2008, Konsekuensi Hukum Dalam Profesi Medik, Bandung, Karya Putra Darwati.
H.A.K. Pringgodigdo, 1981, Tiga Undang-undang Dasar, Cet. ke-5, Jakarta, PT. Pembangunan.
Hendrojono Soewono, 2006, Perlindungan Hak-Hak Pasien Dalam Transaksi Terapeutik, Suatu Tinjauan Yuridis Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Surabaya: Srikandi.
Irsal Rias, 2007, Bahan Kuliah Hukum Kesehatan, Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas.
Ismail Suny, 1982, Mencari Keadilan, Jakarta, Ghalia Indonesia.
Kartono Muhammad, 1995, Rumah Sakit Antara Komersialisasi dan Etika, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana.
Mohammad Yamin, 1982, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Mauro Capelletti, 1971, Judicial Review in the Contemporary World, New York
: The Balbs Merril Company Inc.
Mochtar Kusumaatmadja, 1976, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan Hukum Nasional, Bandung, Bina Cipta.
---------------------------, Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Bandung: Bina Cipta.
Miriam Budiardjo, 1986, Pendekatan-pendekatan Dalam Ilmu Politik, Jurnal Ilmu Politik, No.1, Jakarta, AIPI-Gramedia.
Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang, Universitas Diponegoro.
Otje Salman, 2003, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Bandung, Alumni.
O. Notomihardjo, 1970, Makna Negara Hukum, Jakarta : Badan Penerbit Kristen.
Oetoyo Oersman dan Alfian, 1992, Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, Jakarta, BP-7 Pusat, 1992.
Padmo Wahyono, 1984, Guru Pinandita, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
P. de Haan, Th.G.Druksteen, R.Fernhout, 1986, Bestuursrecht in de Sosiale Rechtsstaat, Deel I, Kluwer-Deventer.
Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya, Bina Ilmu.
Rene David and John E.C. Brierly, 1985, Mayor Legal System in the World Today, An Introduction to the Comparative Study of Law, Third Edition, London, Stavens & Sons.
Roscoe Pound, 1957, The Development of Constitutional Guarantees of Liberty, New Haven-London, Yale University Press.
Satjipto Raharjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta, Genta Blishing.
Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, 1993, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum,
Bandung, Citra Aditya Bakti.
Soedjono Sukanto, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
Soedjono Sekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada.
Sudjana, 2006, Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dihubungkan dengan Daya Saing Industri Elektronika Pada Era Perdagangan Bebas, Bandung, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran.
Sudarto, 1997, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Rineka Cipta.
Sudargo Gautama, 1973, Pengertian Tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung.
Sunaryati Hartono, 1976, Apakah the Rule of Law Bandung: Alumni. The Constitution of the PRC, Ch. II: The Fundamental Rights and Duties of Citizens.
Titik Triwulan Tutik, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Pasien,
Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
Titon Slamet Kurnia, 2006, Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM Di Indonesia, Bandung: Alumni.
Veronica Komalawati, 1989, Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
Veronica Komalawati, 2002, Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien), Bandung, Citra Aditya Bhakti.
Van der Pot–Donner, 1989, Bewerkt door L.Prakke, met mederwerkin van J.L.De Reede en G.J.M.van Wissen, Handboek van Het Nederlandse Staatsrecht, Zwalle.
Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Duduk Perkara Rombongan Ojek Online Bawa Paksa Jenazah Bayi dari Rumah Sakit", https://regional.kompas.com/read/2019/11/20/05230001/duduk-perkara- rombongan-ojekonline-bawa-paksa-jenazah-bayi-dari-rumah-sakit?page=all ,pada tanggal 3 Maret 2023
Sulteng Raya, Tak Bisa Bayar Di RSU Anutapura Pasien Boleh Pulang Asalkan Ada Jaminan, di akses pada https://sultengraya.com/tak-bayar-rsu-anutapura-pasien- boleh-pulang-asalkan-adajaminan/, tanggal 2 Maret 2023.
Duduk Perkara Rombongan Ojek Online Bawa Paksa Jenazah Bayi dari Rumah Sakit, diakses pada: https://regional.kompas.com/read/2019/11/20/05230001/duduk- perkara-rombongan-ojekonline-bawa-paksa-jenazah-bayi-dari-rumah-sakit?page=all, pada tanggal 3 Maret 2023
A.V. Dicey, 1973, An Introduction to the Study of the Law of the Constitution, by E.C.S.Wade, 10th edn., London.
Barda Nawawi Arif, 2006, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan.
Basuki Wirjowidjojo, Masalah Etik dan Hukum Pada Kesalahan Praktik Kedokteran, Makalah Kongres Nasional IV PERHUKI, Surabaya, 26-27 Juli 1996.
David Easton, 1968, Political Science, International Encyclopedia of the Social Science, Vol. XII, The Macmillan Company and the Free Press, New York.
Eka Julianta Wahjoepramono, 2008, Konsekuensi Hukum Dalam Profesi Medik, Bandung, Karya Putra Darwati.
H.A.K. Pringgodigdo, 1981, Tiga Undang-undang Dasar, Cet. ke-5, Jakarta, PT. Pembangunan.
Hendrojono Soewono, 2006, Perlindungan Hak-Hak Pasien Dalam Transaksi Terapeutik, Suatu Tinjauan Yuridis Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Surabaya: Srikandi.
Irsal Rias, 2007, Bahan Kuliah Hukum Kesehatan, Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas.
Ismail Suny, 1982, Mencari Keadilan, Jakarta, Ghalia Indonesia.
Kartono Muhammad, 1995, Rumah Sakit Antara Komersialisasi dan Etika, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana.
Mohammad Yamin, 1982, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Mauro Capelletti, 1971, Judicial Review in the Contemporary World, New York
: The Balbs Merril Company Inc.
Mochtar Kusumaatmadja, 1976, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan Hukum Nasional, Bandung, Bina Cipta.
---------------------------, Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Bandung: Bina Cipta.
Miriam Budiardjo, 1986, Pendekatan-pendekatan Dalam Ilmu Politik, Jurnal Ilmu Politik, No.1, Jakarta, AIPI-Gramedia.
Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang, Universitas Diponegoro.
Otje Salman, 2003, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Bandung, Alumni.
O. Notomihardjo, 1970, Makna Negara Hukum, Jakarta : Badan Penerbit Kristen.
Oetoyo Oersman dan Alfian, 1992, Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, Jakarta, BP-7 Pusat, 1992.
Padmo Wahyono, 1984, Guru Pinandita, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
P. de Haan, Th.G.Druksteen, R.Fernhout, 1986, Bestuursrecht in de Sosiale Rechtsstaat, Deel I, Kluwer-Deventer.
Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya, Bina Ilmu.
Rene David and John E.C. Brierly, 1985, Mayor Legal System in the World Today, An Introduction to the Comparative Study of Law, Third Edition, London, Stavens & Sons.
Roscoe Pound, 1957, The Development of Constitutional Guarantees of Liberty, New Haven-London, Yale University Press.
Satjipto Raharjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta, Genta Blishing.
Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, 1993, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum,
Bandung, Citra Aditya Bakti.
Soedjono Sukanto, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
Soedjono Sekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada.
Sudjana, 2006, Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dihubungkan dengan Daya Saing Industri Elektronika Pada Era Perdagangan Bebas, Bandung, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran.
Sudarto, 1997, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Rineka Cipta.
Sudargo Gautama, 1973, Pengertian Tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung.
Sunaryati Hartono, 1976, Apakah the Rule of Law Bandung: Alumni. The Constitution of the PRC, Ch. II: The Fundamental Rights and Duties of Citizens.
Titik Triwulan Tutik, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Pasien,
Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
Titon Slamet Kurnia, 2006, Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM Di Indonesia, Bandung: Alumni.
Veronica Komalawati, 1989, Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
Veronica Komalawati, 2002, Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien), Bandung, Citra Aditya Bhakti.
Van der Pot–Donner, 1989, Bewerkt door L.Prakke, met mederwerkin van J.L.De Reede en G.J.M.van Wissen, Handboek van Het Nederlandse Staatsrecht, Zwalle.
Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Duduk Perkara Rombongan Ojek Online Bawa Paksa Jenazah Bayi dari Rumah Sakit", https://regional.kompas.com/read/2019/11/20/05230001/duduk-perkara- rombongan-ojekonline-bawa-paksa-jenazah-bayi-dari-rumah-sakit?page=all ,pada tanggal 3 Maret 2023
Sulteng Raya, Tak Bisa Bayar Di RSU Anutapura Pasien Boleh Pulang Asalkan Ada Jaminan, di akses pada https://sultengraya.com/tak-bayar-rsu-anutapura-pasien- boleh-pulang-asalkan-adajaminan/, tanggal 2 Maret 2023.
Duduk Perkara Rombongan Ojek Online Bawa Paksa Jenazah Bayi dari Rumah Sakit, diakses pada: https://regional.kompas.com/read/2019/11/20/05230001/duduk- perkara-rombongan-ojekonline-bawa-paksa-jenazah-bayi-dari-rumah-sakit?page=all, pada tanggal 3 Maret 2023