Vol. 5 No. 3 (2023)

PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP MENINGKATNYA KEJAHATAN KONVENSIONAL PERSPEKTIF POLITIK KRIMINAL

PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN OLEH UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I PROVINSI SUMATERA BARAT

EFEKTIVITAS PROGRAM QUICK RESPON PATROLI SATSAMAPTA HAYANGKARA TERHADAP TERJADINYA KEJAHATAN

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMAJUAN KEARIFAN LOKAL BIDANG KEBUDAYAAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PENERAPAN KODE ETIK SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TINDAKAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN ANGGOTA DPRD DALAM MELAKSANAKAN TUGAS

PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SOLOK DALAM PENCIPTAAN KETAHANAN SOSIAL SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI JIWA (Studi pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jakarta)

The PENDAMPINGAN KUASA HUKUM BAGI TERDAKWA YANG DIJATUHI HUKUMAN 7 TAHUN PERJARA DALAM SUATU TINJAUAN PUTUSAN NOMOR 28/PID.SUS/2020/PN.MLG

PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN PT.GO-JEK DENGAN DRIVER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

ANALISIS YURIDIS INPRES NO. 1 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DALAM KEBERLAKUANNYA PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH

RESTORATIVE JUSTICE FOR CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN KARTU FLAZZ YANG DITERBITKAN OLEH BANK BCA

RESTORATIF JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

GUGATAN SEDERHANA DI INDONESIA, SINGAPORE, MALAYSIA : KAJIAN PERBANDINGAN HUKUM

URGENSI SINKRONISASI PERATURAN PELAYARAN SEBAGAI ANGKUTAN MULTI MODA UNTUK MENURUNKAN BIAYA LOGISTIK

PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA DARI PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR NEGERI

MODEL OMNIBUS LAW DALAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

MODEL PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI PERWUJUDAN DEMOKRASI SUBSTANTIF

PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH BERDASARKAN SURAT KETERANGAN GANTI RUGI DI KABUPATEN KAMPAR

PENGARUH MONITORING RAKYAT PADA MEDIA SOSIAL TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

DISTRIBUSI RISIKO DAN MANFAAT PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DI DESA SATUI BARAT KABUPATEN TANAH BUMBU

TANGGUNG GUGAT REASURANSI TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI YANG TIDAK TERBAYARKAN

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN PADI DI KECAMATAN RANGSANG BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK SEORANG DIPLOMAT DALAM MENJALANKAN TUGAS DI NEGARA PENERIMA

HUKUM INDONESIA MAKIN LEMAH TERHADAP KORUPTOR

PERLINDUNGAN TERHADAP DATA PRIBADI DALAM APLIKASI DIGITAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI HUKUM ADAT SEBAGAI MANIFESTASI HAK ASAL USUL DALAM TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPAN DAN ANAK DI SUMATERA BARAT

PENGUJIAN PERKADA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 DAN NOMOR 56 PUU-XIV/2016

IMPLIKASI HUKUM PIDANA TERHADAP PENJEMPUTAN PAKSA JENAZAH PASIEN OLEH PENGEMUDI ONLINE DI R.S.U.P M.DJAMIL PADANG

INVESTMENT-BASED INSURANCE DISPUTE PREVENTION (UNITLINK) IN INDONESIA

UPAYA PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL MELALUI E-COMMERCE OLEH PPNS BBPOM MAKASSAR

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA DALAM PERJANJIAN JASA DI QUEEN LAUNDRY YOGYAKARTA DENGAN ADANYA KLAUSULA EKSONERASI

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENYEBARKAN INFORMASI YANG DITUNJUKAN UNTUK MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN INDIVIDU DAN KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU BERDASARKAN SARA

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN PERINTIS TERHADAP KERUGIAN ATAS MUSNAHNYA KARGO AKIBAT KECELAKAAN

IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE (TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK) DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

URGENSI PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH PADA MASA TRANSISI PILKADA TAHUN 2024 MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

COMPLIANCE OF POLRI MEMBERS WITH THE ENFORCEMENT OF THE STATE POLICE PROFESSIONAL CODE OF ETHICS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XX/2022 TERHADAP MASA JABATAN PIMPINAN ORGANISASI ADVOKAT

PROTECTION OF WOMEN'S RIGHTS IN DETERMINING REPRODUCTIVE HEALTH RELATED TO FAMILY PLANNING POLICY BY THE GOVERNMENT

CRIMINAL POLICY OF SOCIAL WORKERS IN THE FRAMEWORK OF COMPLETING OVER CAPACITIES CORRECTIONAL INSTITUTIONS

LEGAL PROTECTION OF STREET CHILD ABANDONMENT VICTIMS WITHOUT PARENTAL CARE

PSYCHIC RECOVERY AND MISSION OF IDENTITY OF WOMEN AS VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE

CYBER INSTITUTIONS IN HANDLING BANKING CRIMES IN INDONESIA

LEGIC RATIO OF MEDICINE LIABILITY IN RESOLVING CRIME TO LIFE PERSPECTIVE OF FORENSIC MEDICINE

KAJIAN YURIDIS TATA NIAGA CRUDE PALM OIL DI INDONESIA TERKAIT LARANGAN DAN PENCABUTAN LARANGAN EKSPOR

TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR 272/PID.SUS/2019/PN.MTR)

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN GOWA

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PRIMA DI KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

QUO VADIS PENGATURAN DISKRESI PEMERINTAH PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR LAND CRIME PRACTICES CONCERNING ISSUANCE OF OVERLAPPING LAND CERTIFICATES BY THE NATIONAL LAND AGENCY

PARAMETER PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERALIHAN HAK GANTI RUGI TANAH DALAM JUAL BELI TANAH (studi Putusan tingkat pertama 18/Pdt.G/2016/PN.Rgt sampai Peninjauan Kembali 681 K/Pdt/2018)

URGENCY OF ESTABLISHING A COORDINATING BODY FOR THE PILLARS OF THE VILLAGES WITHIN THE VILLAGES LEGAL FRAMEWORK IN INDONESIA

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SB ATAS PENCEKIKAN HINGGA MATI TERHADAP ISTRINYA

KRITERIA UNTUK MENENENTUKAN BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DARI KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG) DI NAGARI KAPALO KOTO KECAMATAN NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PENGARUH MOTIVASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

KONSEP JAMINAN PERLINDUNGAN TERHADAP PENGAMBILALIHAN INVESTASI ASING BERDASARKAN HUKUM KEBIASAN INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PASAR MODAL (STUDI KASUS PT. ASURANSI JIWASRAYA)

INTERPRETASI YANG SALAH MENGENAI BUSINESS JUDGMENT RULE PADA SUBSTANSI DAN STRUKTUR HUKUM DI INDONESIA

IMPLEMENTASI PENEGAK HUKUM INDONESIA TERHADAP BANDAR DAN PENGEDAR NARKOTIKA GOLONGAN I

KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 46/PUU-VIII/2010 DAN PENELANTARAN ANAK DITINJAU DARI HUKUM PIDANA

PENYIMPANGAN PROSES HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM KATEGORI DELIK BIASA

SANKSI REHABILITASI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UU 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA