Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pembuatan Dokumen Amdal oleh PT Alas Sanggoro Yasa Consultans dengan Pemerintah Kota Pariaman dalam Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Dr. Sadikin
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
One of the many constructions undertaken by the Government is in the City of Pariaman, which is the public infrastructure of a hospital called the Regional General Hospital (RSUD). The authority in this case is the government party that holds goods/services with both parties as the executor of procurement of goods /servicing government is PT. Sanggoro Yasa Consultans, where the cooperation between the two sides is then merged into a Cooperation Agreement (PKS). The objective of cooperation is related to the creation of environmental documentation namely environmental impact analysis (AMDAL) as one of the conditions that must be met for the Government of Pariaman to build RSUD dr. In accordance with the provisions in force. Implementation of the agreement of cooperation in the creation of documents AMDAL by PT Alas Sanggoro Yasa Consultans with the Government of the City of Pariaman in its implementation there are some problems and obstacles faced The agreement is made under the hands so that if made authentically then can provide legal certainty to both parties, and can be a powerful tool of evidence if there is a disadvantage. In its implementation, the factor affecting the failure to perform the agreement is its payment without advance, and Its implementation starts on September 8, 2020 and ends on December 18, 2020. However, at the time of performance by the debtor suffered payment delay until May 3, 2021. The authority in the implementation of the agreement is that there is a delay in payment due to APBD that has not fallen or has closed the book in 2020 so that APBD funds can not be disbursed by the Government of Pariaman City.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Munir Fuady. 1997. Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, Buku Ke Empat, Bandung : Citra Aditya Bakti
Y. Sogar Simamora. 2013. Hukum Kontrak Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia, Surabaya : Kantor Hukum “WINS & Partners”
Achmad Ali. 2020. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Jakarta : Toko Gunung Agung
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.