KEPASTIAN HUKUM PRINSIP PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNERSHIP) SERTA PERANAN NOTARIS BERDASARKAN PERMENKUMHAM NOMOR 15 TAHUN 2019
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Notaries as public officials have an obligation to apply the principle of recognizing beneficial owners in a corporation where this obligation is not regulated in UUJN. On the one hand, a notary does play an important role in disclosing beneficial ownership of a corporation, but on the other hand, the transparency of beneficial ownership disclosure must be based on honest and clear information from parties representing the corporation. This is due to the existence of beneficial ownership which cannot be fully detected by a notary. The problems are what are the legal consequences if the principle of recognizing beneficial owners (BO) is not implemented and what is the urgency of applying the principle of recognizing beneficial owners (BO) in carrying out notary duties. This legal research uses normative legal research, namely library research, which is a data collection method by studying books, laws and regulations, and writings related to this research. While the nature of the research is analytical descriptive, that is, it gives a clear and detailed description of an event that occurred. The results of research on legal consequences if the principle of recognizing beneficial owners (BO) is not implemented are given administrative sanctions, namely revoking the notary's license if violations are found, supervision in the implementation of the application of the BO principle is carried out by the Minister of Law and Human Rights through the Director General of General Legal Administration. Meanwhile, the notary's responsibility for the deed he made is that in civil terms the notary is only responsible for the head of the deed, meaning that it contains the authority of the appearers in signing the deed, then for the closing deed which contains the authority of the witnesses then the appearers are confronted with signing the deed, whereas against contents of the deed the notary is only responsible that the deed he made does not violate the clauses prohibited by law and the provisions stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Criminally, a notary can be prosecuted in court if at a later date, the competent authorities can prove that the notary has consciously entered information that benefits one party and harms the other party. And the urgency of applying the principle of recognizing beneficial owners (BO) in carrying out notary duties is that basically the obligation to disclose beneficial ownership is carried out by parties who wish to use the services of a notary. The role and position of a notary is as a supporting system in disclosing beneficial ownership of a corporation, namely in this case during the process of inputting data related to the establishment or changes to the corporate statutes/bylaws. Thus the obligation related to disclosure of beneficial ownership cannot be borne by the notary but the service user.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2009
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1, Kencana, Jakarta, 2010
Andre Prima Ramanda, Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Yang Terdegradasi Nilai Pembuktiannya Menjadi Akta Dibawah Tangan, Tesis, Universitas Andalas, Padang, 2014
Anthony Tjono dan R. Arja Sadjiarto, “Penentuan Beneficial Owner Untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda”, Tax and Accounting Review, Vol. 3., No. 2, 2013
Armansyah & Triastuti, Benefical Ownership Dan Kewajiban Pelaporan Atas Transaksi Keuangan Mencurigakan, Adil: Jurnal Hukum Vol. 9 No. (2019)
Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996
Departemen Kehakiman, Masalah Pengaturan Terorisme Dan Perspektif Indonesia, BPHN, Departemen Kehakiman dan HAM R.I, Jakarta, 2002
Dosminikus Rato, Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum, PT Presindo, Yogyakarta, 2010
Erik Vermeulen, Beneficial Ownership and Control: A Comparative Study Disclosure Information and Enforcement, OECD Corporate Governance Working Papers, No. 7, OECD Publishing, 2013
Erlina, Analisis Regulasi Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Pada Yayasan Pendidikan, Jurnal Al-Adl 13 Nomor (1), 2020
Fahrurozi, Optimalisasi Data Beneficial Ownership, Sambut Indonesia Menjadi Anggota FATF, AHU Magz Edisi 11 Tahun 2020
Fransiska Novita Elenora, Tindak Pidana Pencucian Uang, Jurnal Hukum 26 Nomor (2), 2011
Fredrik Hagmann, Beneficial Ownership – A concept in Indetity Crisis, Lund University, 2017
G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1996
Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008
Kurniawan, Hukum Perusahaan, PT. Genta Publishing, Yogyakarta, 2014
Kurniawan, Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif, Jurnal Bagian Hukum Bisnis 26 Nomor (1), 2014
Lucky Suryo Wicaksono, Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas, Progam Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada, Yogyakarta, 2014
Muchtar Kusumaatmadja dan Arief B. Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, Alumni, Bandung, 2000
Muladi dan Dwidja Priyanto, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana, Jakarta, 2010
Nurul Ihsan, Tinjauan Mengenai Bentuk Perusahaan Dalam Konsep Ekonomi Konvensional dan Fiqh Islam, Jurnal Ekonomi Islam 3 Nomor (1), 2013
Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008
R. Ali Rido. Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, PT. Alumni, Bandung, 2004
Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya, Bandung, 1999
Roesnantiti Prayitno, Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, Media Notariat INI, Jakarta, 1989
Rusli Effendi, Achmad Ali, dan Poppy Andi Lolo, Teori Hukum, Pers Universitas Hassanuddin, Makassar, 1991
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2001
Salim, Teknik Pembuatan Suatu Akta (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1992
Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2007
Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengntar, Liberty, Yogyakarta, 2007
Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
Sutan Remy Sjahdeni, Seluk Beluk TPPU dan Pembiayaan Terorisme, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004
Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, 1982
Tim Pengkajian Hukum Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengkajian Hukum Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris
Wenda Hartanto, Analisis Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN, Jurnal Legislasi Indonesia 13 Nomor (4), 2016