Kepatuhan Kepala Daerah dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Execution of State Administrative Court Decisions That Have Permanent Legal Force By Regional Heads
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Based on Article 67 letter b of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, it is explained that the Regional Head as a State Administrative Officer has an obligation to comply with all provisions of the Legislative Law including Decisions issued by the State Administrative Court. In Decision Number 11/G/2020/PTUN.PDG Regarding Dismissal of Wali Nagari Kinari by the Regent of Solok and Decision Number 23/G/2018/PTUN.PDG Concerning Dismissal of the West Pasaman Regional Secretary by the West Pasaman Regent there are forms of non-compliance committed by the Head Regions as State Administrative Officials, among others, do not revoke disputed TUN Decrees, do not revoke and do not issue new TUN Decrees. The absence of the application of strict sanctions and the low level of awareness of the TUN officials concerned are factors in the non-implementation of PTUN decisions that have permanent legal force by the Regional Head. The Administrative Court's procedural law has regulated sanctions against TUN bodies/officials who do not comply with PTUN decisions, but these arrangements are not concrete because they still depend on implementing regulations which have not been realized until now, this condition provides an opportunity for officials to disobey PTUN decisions because there is no things to worry about if you don't comply. This situation is one of the factors for weak law enforcement in Indonesia.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Jimly Assiddiqie, 2004, Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia, (Orasi Ilmiah, Dies Natalis Fakultas Hukum UNAND), 06 September 2004.
R.Wiyono, 2007, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Sinar Grafika.
Riawan Tjandra, 2003, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.
Yuslim, 2016, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta:Sinar Grafika.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri