PENAGIHAN UTANG PAJAK MELALUI SURAT PAKSA ATAS HARTA KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK YANG TERSIMPAN DI BANK OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG DUA

Main Article Content

Ashfihani Basnur
Yuslim Yuslim
Khairani Khairani

Abstract

The confiscation of the assets of the Taxpayer has been regulated in the Tax Collection Law with a Forced Letter. There are many tax arrears and additional debt by taxpayers every year with the realization of the disbursement of tax arrears that is not balanced with the number of existing tax arrears. The problems that occurred at KPP Pratama Padang Dua had not fully complied with the procedures and provisions of the General Tax Provisions Law and the Law on Tax Collection by Forced Letter. The main problem in this research is how is the implementation of collecting tax debts with a forced letter and what is the mechanism for using the assets of the tax bearer stored in the bank as a debt settlement. This legal research uses an empirical juridical approach, namely a research that uses an approach to the problem by looking at the applicable legal norms and then connecting it with the legal facts contained in the field. While this type of research is descriptive analytical. Data collection techniques were carried out through structured interviews and document studies. The results of the research implementation of the collection of tax debts with forced letters are first, basically tax collection is carried out if the tax bearer does not pay off the tax debt and tax collection fees, second, against the tax bearer who does not pay off the tax debt, officials can take action to collect taxes, third, implementation Tax Collection stages are carried out in accordance with statutory provisions in the field of Tax Collection with Distress Warrants, fourth, the implementation of Tax Collection stages is carried out against Tax Bearers by considering the order of priority. However, the priority is the significant value of the tax debt. The problems that occurred at KPP Pratama Padang Dua had not fully complied with the provisions of the KUP Law and the PPSP Law. And the mechanism for using the taxpayer's assets stored in the bank as a debt settlement, namely when a forced letter has been issued, at least 2x24 hours directly block the account, the way the KPP writes to the destination bank, then the bank blocks it, the bailiff (tax officer) will meet the taxpayer to discuss how payment will be made, if the taxpayer will pay off with money in a blocked account before 14 days, then the officer makes a billing and Minutes of Overbooking and an unblocking letter but if more than 14 days there is no response from the taxpayer, then the Officer can can directly transfer to the tax payable. However, in this case KPP Pratama Padang Dua has not fully implemented it for tax arrears whose accounts have been blocked. The settlement of tax debts with the assets of the taxpayers stored in the bank has been carried out by KPP Pratama Padang Dua, although it has been successfully implemented, it has not yet achieved maximum results in disbursing tax arrears.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Basnur, A., Yuslim, Y., & Khairani, K. (2023). PENAGIHAN UTANG PAJAK MELALUI SURAT PAKSA ATAS HARTA KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK YANG TERSIMPAN DI BANK OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG DUA. UNES Law Review, 5(4), 4704-4731. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.808
Section
Articles

References

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet VI, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
Casavera, Perpajakan, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
Djoko Muljono, Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan, ANDI, Yogyakarta, 2010.
Dosminikus Rato, Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum, PT Presindo, Yogyakarta, 2010.
Evans Emanuel Sinulingga, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Jurnal Lex Administratum, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013.
Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis, Djambatan, Jakarta, 1995.
Haryo Sulistiriyanto, Penafsiran Dan Prosedur Sita atas Harta Kekayaan Wajib Pajak Menurut Peraturan Perbankan di Indonesia, Jurnal Perspektif, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Volume XVI No. 1 Tahun 2011 Edisi Januari, 2011.
Hasbi Rifqiansyah, Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara), Malang, Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 15 No 1, 2014.
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, 2008.
Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
I Made Adi Surya Jaya, Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak di KPP Pratama Denpasar Barat pada Masa Pandemi Covid-19, Politeknik Keuangan Negara STAN, Jurnal Pajak Indonesia Vol.5, No.2, Denpasar, 2021.
Jessica Tanuwijaya, Proses Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra, Tax & Accounting Review, Vol 4, No 1, 2014.
M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Rajawali
Pers, Jakarta, 2012.
Mardiasmo, Perpajakan, Adi, Yogyakarta, 2011.
Moeljo Hadi, Dasar-Dasar Penagihan Pajak, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
Monografi Fiskal, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua, 2022.
Muchtar Kusumaatmadja dan Arief B. Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, Alumni, Bandung, 2000.
Muhammad Djafar Saidi, Pembaharuan Hukum Pajak, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas, Penagihan Pajak di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-24/PJ/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008.
Putri Kurniasari, Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Balikpapan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Jurnal Ekonomi dan keuangan Volume 13, (1), 2016.
Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya, Bandung, 1999.
Rochmat Soemitro, Pajak Ditinjau dari Segi Hukum, PT. Eresco, Bandung, 1991.
Rusjdi Muhammad, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Salemba Empat, Jakarta, 2007.
Rusli Effendi, Achmad Ali, dan Poppy Andi Lolo, Teori Hukum, Pers Universitas Hassanuddin, Makassar, 1991.
Safri Nurmantu, Pengantar Perpajakan, Granit, Jakarta, 2012.
Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT Refika Aditama, Bandung, 2008.
Satia Gunawan, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2005.
Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung, 2000.
Sigit Traindaru dkk, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Salemba Empat, Jakarta, 2007.
Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan Indonesia Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
Siti Maryama, Perpajakan di Indonesia, STIE Ahmad Dahlan Jakarta, Volume 2 No. 1, 2013.
Suparnyo, Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas, CV. Elangtuo Kinasih, Semarang, 2012.
Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penegasan atas Pelaksanaan Pemblokiran, Pencegahan, dan Penyanderaan, Serta Melakukan Tindakan-Tindakan Lain Yang Diperlukan.
Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Permintaan Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan terkait Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, 1982.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan
Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2010.

Most read articles by the same author(s)