PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Article Sidebar

ARTICLE PDF
Published Mar 4, 2023
DOI https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.356

Main Article Content

Lidya Pratiwi Gunawan
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta
Elfrida Ratnawati Gultom
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta

Abstract

The goal of this research is to investigate and determine the regulation of environmental offenses under Law 32 of 2009(known as environmental law) and how to be responsible for environmental crimes according to environmental law This research uses normative legal research methods using primary and secondary data, with descriptive analysis and deductive conclusions. Environmental crimes can be include within intentional or unintentional acts. Subjects of criminal law may be individuals, legal bodies, or non-legal entities. In this scenario, both legal entities and non-legal entities are companies. Responsibility in Article 88 means 'absolute accountability,' or the so-called "strict liability idea. Under the liability requirements of this article, the plaintiff is not necessary to prove the existence of an element of error as the basis for compensation. When the principle of strict liability is invoked, the legal subject is held accountable for pollution and environmental harm in the living environment in line with Article 88 of environmental legislation.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Gunawan, L., & Ratnawati Gultom, E. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP. UNES Law Review, 5(3), 776-786. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.356
Issue
Vol 5 No 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Section
Articles
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Hak cipta :

Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:

  1. Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
  2. Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
  3. Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.

References

Alvin Syahrin. Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan. Sofmedia. Medan. 2009
Fajar Sugianto. Economic Approach to Law. Prenada Media. Jakarta. 2015
Indonesian Center for Environmental Law. Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Indonesian Center for Environmental Law. Jakarta. 2014
James Gobert. Corporate Criminality: Four Models of Fault”, Legal Studies”, Vol. 14, No. 3. November 1994)
Kukuh Subyakto. Azas Ultimum Remedium Ataukah Azas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Volume II No. 2. Demak. 2015
Muhammad Akib. Hukum Lingkungan. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2014
Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), Menjadi Enviromentalis Itu Gampang, Perpustakaan Nasional RI. Jakarta. 2007
Samsul Wahidin. Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pustaka Belajar. Yogyakarta. 2014
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana