Juridical Analysis Of Legal Certainty Of Property Rights To Management Rights In Batam City (Research Study At Batam City Land Office)
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
This study aims to determine the Implementation and implementation of Legal Certainty on Property Rights on Management Rights in Batam City (Research study at the Batam City Land Office) and to find out what factors are the obstacles / constraints and solutions to Legal Certainty on Property Rights on Management Rights in Batam City (Research study at the Batam City Land Office). The results of the study explain that the legal arrangements for the issuance of several certificates of property rights in the city of Batam due to errors in interpretation to the application of legislation carried out at that time by the Batam Authority in issuing Decree (SK) Number 734/UM-KPTS/XII/1998 signed by the Chairman of the Batam Authority (OB) at that time. The legal arrangements for the implementation of land ownership rights affirmation of the old kampong community in Batam Island are based on Presidential Instruction No. 2 of 2018 on the Acceleration of Complete Systematic Land Registration in All Regions of the Republic of Indonesia and Regulation of the Minister of Agrarian Spatial Planning/National Land Agency No. 6 of 2018 on Complete Systematic Land Registration. BP Batam in cooperation with the City Government provides land rights status in the form of Property Rights by not recommending the Old Village to be part of BP's Management Rights so that the old village area on Batam Island is under the management of the Batam City Government. The existence of the issued Hak Milik is valid, recognized and applicable in Batam City. Property Rights on land in the area with the status of Management Rights in Batam City have absolutely been released from the supervisory authority of the BP Batam land authority.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001.
Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Bandung,Mandar Madju, cetakan ke tiga, 2009.
Bernard Arief Sidharta, Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim : Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, (Jakarta : Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010).
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaanya , Jakarta, Edisi Revisi, Djambatan, 2005.
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaanya , Jakarta, Edisi Revisi, Djambatan, 2008.
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaanya, Jilid I Hukum Tanah Nasional , Edisi 2020, Jakarta, Universitas Trisakti, 2020.
Erwiningsih Winahyu, Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Total Media, cet.1, Jakarta, 2009
Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia,Djambatan,Jakarta,1999.
, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria, Isi, Dan Pelaksanaanya,Djambatan,Jakarta,2003.
Idham, Paradigma Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Guna Meneguhkan Prinsip Kedaulatan Rakyat Dan Indonesia Sebagai Negara Hukum, Bandung, PT. Alumni, 2010.
-------, Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah Untuk Mewujudkan Kemampuan Fungsi Lingkungan Hidup, Edisi Kedua, Bandung, PT. Alumni, 2011.
-------, Implementasi Politik Hukum Agraria-Pertanahan Pelaksanaan Sertipikasi Tanah Perdesaan, Bandung, PT. Alumni, 2013.
- , Analisis Kritis Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Milik Masyarakat Adat Untuk Meneguhkan Kepastian Hukum Dan Peningkatan Ekonomi Kerakyatan, Bandung, PT. Alumni, 2014.
--------, Konsolidasi tanah Perkotaan Guna Meneguhkan Kedaulatan Rakyat, Bandung, PT. Alumni, 2014.
--------, Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Persfektif Otonomi Daerah Guna Meneguhkan Kedaulatan Rakyat Dan Negara Berkesejahteraan, Alumni, Bandung, 2014.
Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke 17, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2014.
Soerya Respationo, Politik Hukum, Cetakan kedua, Medan, Perdana Mulya Sarana ,2021.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1996.
Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman, Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial, Jakarta, Rajawali Pers, 1987.
Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Ketujuh , Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003.
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2012.
Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, Bandung, Alfabeta, 2016.
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2010.
Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis, Bandung, Yrama Widya, 2001.
Syamsul Arifin, Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum,Medan, Medan Area University Pers, 2012.