Analisis Yuridis Terhadap Bentuk Perubahan Status Tanah Menjadi Hutan Lindung (Studi Penelitian di Kabupaten Bintan)

Article Sidebar

ARTICLE PDF
Published Nov 16, 2023
DOI https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1161
Keywords:
Justice, Land Status, Protected Forests

Citation Statistic

Main Article Content

Dheavani Afrila
Fakultas Hukum, Universitas Batam, Batam, Indonesia
Soerya Respationo
Fakultas Hukum, Universitas Batam, Batam, Indonesia
Muhammad Tartib
Fakultas Hukum, Universitas Batam, Batam, Indonesia
Erniyanti Erniyanti
Fakultas Hukum, Universitas Batam, Batam, Indonesia

Abstract

This research uses normative research methods supported by empirical research. By examining the positive laws that apply in Indonesia and analyzing data obtained directly from the field or facts that occur in society. Aims to find out how the legal regulations, implementation and factors that become obstacles/obstacles and solutions to the change in land status to protected forest occur (Research Study in Bintan Regency). The research results show that legal arrangements occurred due to the issuance of the Decree of the Minister of Forestry Number: 173/KPTS-II/1986 dated 06 June 1986 concerning the Designation of forest areas in the Dati I Riau Province Region as Forest Areas, concerning Forestry Implementation. However, in practice, there are still many who do not know how changes in land status can occur. Researchers hope that there will be knowledge of justice for the parties. So as not to create legal uncertainty in implementing law in Indonesia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Afrila, D., Respationo, S., Tartib, M., & Erniyanti, E. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Bentuk Perubahan Status Tanah Menjadi Hutan Lindung (Studi Penelitian di Kabupaten Bintan). UNES Law Review, 6(1), 3609-3616. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1161
Issue
Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Section
Articles
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Hak cipta :

Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:

  1. Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
  2. Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
  3. Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.

References

Bambang Eko Supriadi, Hukum Agraria Kehutanan Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang, "Purposive Sampling adalah: Berikut Contoh, Tujuan, dan Rumusnya", https://www.detik.com/jabar/berita/d-6212440/purposive-sampling-adalah-berikut-contoh-tujuan-dan-rumusnya, diakses pada tanggal 05 September 2023.
Elza Syarief, Menuntaskan Sengketa Tanah: Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta
Fauzi, Noer. Melacak Kebijakan Agraria di Indonesia, Jakarta: Konsorsium Pembaharuan Agraria, 20011.
Fence M. Wantu, Pengantar Ilmu Hukum, Reviva Cendekia, Gorontalo, 2015.
Maria S.W Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2001.
Syamsul Arifin, Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum, Medan Area University Pers, Medan 2012.

Most read articles by the same author(s)