Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Investasi Bodong (Kasus CV Raihan Jewellery)
Main Article Content
Abstract
Fraudulent investment is a form of crime where a certain amount of money is asked to invest in a product or business that does not ictually exist. Business in Indonesia is currently experiencing rapid development following the digital era, namely by utilizing technology to simplify the transaction process. The Indonesian financial services industry has utilized facilities called fintech. Companies and individuals also experience convenience in their business because they are assisted by fintech technology. However, in practice there are still many companies that use technology for illegal business, especially in the field of fraudulent investment with various kinds of schemes. The conditions for imposing criminal responsibility on perpetrators of online fraud are that all elements of the criminal act are fulfilled and the purpose of the act can be proven. This was done deliberately with awarenessm that the act would be condemned by law. To determine criminal responsibility for criminal acts of online buying and selling fraud, you must refer to specific laws, because to avoid misinterpretation if using conventional evidence and avoid the emergence of other interpretations, and there needs to be an understanding from law enforcers regarding the expansion of the evidence. In order to avoid misunderstandings, to have the same thoughts about the value of the evidentiary power of electronic evidence contained in the ITE Law.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Arsil, 2019. Menjerat Investasi Bodong dengan Tindak Pidana Perbakan, Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan, Jakarta.Hlm 33
Az. Nasution. 2021. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, Hlm 22
Hanindharputri, M.A. dan I Komang Angga Maha Putra, I.K.A.M. (2019). Peran Influencer dalam Strategi Meningkatkan Promosi dari Suatu Brand. Jurnal Sandyakala Sekolah Tinggi Desain Bali. h. i336
Hermansyah. 2020. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta. Hlm, 32
Ida Bagus Rahmadi Supancana, 2019. Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor.
Ismail Sunny. 2019.. Mekanisme Demokrasi Pancasila. Jakarta. Aksara Baru. Hal. 10
Kasmir, SE, MM, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Penerbit Rajawali Pers, Edisi Revisi 2018, Hlm. 32
Leonard, dan Ariawan, (2021). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal. Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4 Nomor 2, h. 2
Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi, BPFE Yogyakarta Edisi Kedua, Cetakan I, Juni 201
Saraswati, P. S. (2015). Fungsi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan. Jurnal Advokasi Volume 5 Nomor 2 Halaman 12.