Upaya Penegakan Hukum Kepolisian Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Wilayah Hukum Kabupaten Karawang)
Main Article Content
Abstract
There are still fights that continue to occur among students in groups that are free from the supervision of law enforcement, in this case the police. The police must be able to make preventive efforts so that brawls do not occur among students in groups in areas by monitoring areas prone to conflict, providing direction and assistance to schools, parents and the local community. By carrying out supervision and direction, it is believed that brawls among students can be limited. The problems in this research are, first, how is law enforcement by the Karawang Regency regional police against perpetrators of brawls between students linked to Regulation Number 2 of 2002 concerning the State Police of the Republic of Indonesia? , secondly, what factors hinder police law enforcement efforts against perpetrators of brawls between students in the Karawang Regency area? This research uses subjective exploration and in this research the author uses a standard juridical methodology with the main information used being selected information, namely information obtained from writing research, and supporting information in the form of books, papers, articles, legal guidelines, etc. The results of the research are law enforcement efforts against perpetrators of brawls/fights between students in the Karawang area, especially the resolution of brawls, assisted through reformatory and non-punitive efforts, corrective intervention efforts have been completed including schools and students related to the fights and the variables that influence them. Then there are 4 (four) inhibiting factors, namely, law enforcement itself, limited facilities or agencies, lack of active role in prevention efforts from the community and the culture of fighting which has become a habit among students.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Andi Hamzah. (1993). Hukum Acara Pidana Indonesia. CV Sapta Artha Jaya.
Anton Tabah. (2001). Polisi, Budaya dan Politik. CV. Sahabat.
Awan Mutakin. (2004). Dinamika Masyarakat Indonesia. Genesindo.
Abas, Muhamad. (2021). UPAYA PENANGGULANGAN TERJADINYA TAWURAN ANTAR PELAJAR ( STUDI KASUS DI KABUPATEN KARAWANG ). https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/ProsidingKNPP/article/view/1652
Dwi, A. (2016). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PELAJAR SEKOLAH DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA SELATAN [PhD Thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM]. http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/528/6/cover%20dll.doc
Philipus M. Hadjon. (2002). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Penerbit Bina Ilmu.
Putra, P. S. (2008). Penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah di bawah umur di wilayah hukum polres metro Jakarta selatan. https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/8654
Soerjono Soeakanto. (2007). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT Raja Grafindo Persada.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak