Tuntutan Pekerja Terhadap Hak Maternitas Bagi Tenaga Kerja Wanita Hamil yang Tidak di Penuhi Secara Keadilan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Studi Kasus PT. Alpen Food Industry Bekasi)

Main Article Content

Wike Nopianti
Tri Setiady
Muhamad Abas

Abstract

Problems that arise due to the increasing number of female workers, ranging from issues of gender equality, health, legal protection and wages. The 2000 Indonesian Occupational Health and Safety (K3) training document explains that for certain chemicals, conditions in factories such as excessive heat. In this research, researchers focused on the problems that existed when the research was carried out, secondary data related to reviewing maternity rights for pregnant women workers in ensuring the safety and health of pregnant women and the fetuses they contain. Article 86 paragraph (1) of the Manpower Law emphasizes: every worker has the right to obtain protection for occupational safety and health (K3) where pregnant female workers can ask to do work that is not heavy and dangerous. PT. This AFI violates existing legislation where pregnant women workers are employed on night shifts in accordance with the Company's operations without paying attention to Occupational Health and Safety, but the author provides a strategy to increase the fulfillment of maternity rights for pregnant women workers at PT. AFI's first step involves understanding the company's understanding of the applicable legal framework, including Law Number 13 of 2003 concerning Employment, which regulates the protection of female workers, including maternity rights.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Nopianti, W., Setiady, T., & Abas, M. (2024). Tuntutan Pekerja Terhadap Hak Maternitas Bagi Tenaga Kerja Wanita Hamil yang Tidak di Penuhi Secara Keadilan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Studi Kasus PT. Alpen Food Industry Bekasi). UNES Law Review, 6(3), 8941-8952. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1799
Section
Articles

References

Aprilliani, R. C., Fitria, D., & Samuel, L. (2022). Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi. https://www.researchgate.net/profile/Firdaus_Firdaus17/publication/359257167_KESELAMATAN_DAN_KESEHATAN_KERJA_K3_PT_GLOBAL_EKSEKUTIF_TEKNOLOGI/links/6485445779a722376524d706/KESELAMATAN-DAN-KESEHATAN-KERJA-K3-PT-GLOBAL-EKSEKUTIF-TEKNOLOGI.pdf
Ardianto, M. K., & Atalim, S. (2018). IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERDAHAP HAK MATERNITAS PEKERJA WANITA DI KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (KBN) CAKUNG JAKARTA UTARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS PELANGGARAN HAK MATERNITAS PEKERJA WANITA DI WILAYAH KBN CAKUNG, JAKARTA UTARA). Jurnal Hukum Adigama, 1(1), 586–610.
AZIS, H. K. (t.t.). ANALISIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN TENAGA KERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA DI MALAM HARI (STUDI KASUS BIOSKOP XX1 MALL RATU INDAH MAKASSAR). Diambil 27 Maret 2024, dari https://core.ac.uk/download/pdf/198228164.pdf
Darmayani, S., Sa’diyah, A., Supiati, S., Muttaqin, M., Rachmawati, F., Widia, C., Pattiapon, M. L., Rahayu, E. P., Indiyati, D., & Sunarsieh, S. (2023). Kesehatan Keselamatan Kerja (K3). https://repository.penerbitwidina.com/id/publications/558939/kesehatan-keselamatan-kerja-k3
Djakaria, M. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh Hak-Hak Pekerja Dikaitkan Dengan Kesehatan Reproduksi. Jurnal Bina Mulia Hukum, 3(1), 15–28.
Harahap, R. A. (2017). Etika dan Hukum Kesehatan. http://repository.uinsu.ac.id/3590/1/BUKU%20ETIKA%20DAN%20HUKUM%20KESEHATAN.pdf
Harini, S. L., & Suradi, S. (2016). Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pekerja Wanita Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (Pkb) di PT. Apac Inti Corpora. Diponegoro Law Journal, 5(2), 1–18.
Hidayat, M. R., & Dalimunthe, N. (2022). Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Undang-Undang. SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 2(1), 233–250.
Isnaeni Halimah, I. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Pekerja Perempuan di PT. Kreasi Garment Cirebon dalam Perspektif Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja [PhD Thesis, S1 Hukum Ekonomi Syariah IAIN SNJ]. https://repository.syekhnurjati.ac.id/12635/
KM, A. T. S., & KM, M. (t.t.). BUKU AJAR KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3). Diambil 27 Maret 2024, dari http://whstikes.com/repository/assets/pdf/ebook/skm/8.%20ISBN%20FINAL%20BUKU%20AJAR%20K3%20KESMAS.pdf
Prajnaparamita, K. (2019). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Administrative Law and Governance Journal, 2(1), 34–46.
Rachmadhany, D. A. (2023). IMPLEMENTASI HAK CUTI MELAHIRKAN PADA TENAGA PARAMEDIS RUMAH SAKIT ISLAM KENDAL MENURUT UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2003 [PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. http://repository.unissula.ac.id/29865/
Rima Nina, S. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA DALAM MELAKSANAKAN HAK ATAS CUTI HAMIL DI UMKM ULAM SARI KOTA TEGAL [PhD Thesis, Universitas Pancasakti Tegal]. https://core.ac.uk/download/pdf/322774054.pdf
Susilowati, I. H. (t.t.). Pendekatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk Mendukung Kelompok Pekerja Rentan di Tempat Kerja. Diambil 27 Maret 2024, dari https://dgb.ui.ac.id/wp-content/uploads/123/2023/10/Buku-Pidato-Pengukuhan-Prof.-Indri-Hapsari.pdf
Triyani, R., & Tarina, D. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cuti Pekerja Perempuan Hamil (Studi Pada Perusahaan Es Krim Di Bekasi). Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 4(1), 98–99.
Widodo, I. D. S. (2021). Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja. Sibuku. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=1CEgEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=buku+k3&ots=nUbuJWgjBW&sig=Rcx16eRu6cPogm9Xzli-U6m-txg
Widyaningrum, H., & Rohman, A. N. (2021). Perlindungan Hak Pekerja Perempuan melalui Sertifikasi HAM Perikanan yang Berpersfektif Gender. Jurnal Hukum & Pembangunan, 51(2), 303–325.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-224/Men/2003 Tahun 2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00;