Tinjauan Normatif Tentang Tanggung Jawab Direksi Terhadap Karyawan yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Memberikan Diskon Secara Sepihak Ditinjau Dari Doktrin Piercing The Corporate Veil dan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang P
Main Article Content
Abstract
In Law No. 40 of 2007 concerning limited liability companies, the responsibilities of a director are regulated, but the directors of PT. Antam acted in bad faith in holding its employees accountable for their actions. This research uses normative juridical qualitative research methods. Based on the findings of the discussed research, it can be inferred that the implementation of Article 97, paragraph 3 of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies, which holds every director fully liable for company losses if proven guilty or negligent in fulfilling their duties as outlined in paragraph 2, is yet to be fully enforced. The decision of the Panel of Judges in this case does not take into account the doctrine of Piercing the Corporate Veil for directors to be responsible for the actions of their employees. As a result, employees who are under the responsibility of the directors are jointly and severally responsible with the Company's directors. The judge's considerations at the cassation level court imposed punishment not only on the PT. Antam, but rather the employees of PT. Antam was also given sanctions jointly and severally with PT. According to the author's analysis, Antam is not in accordance with the Piercing The Corporate Veil doctrine, where responsibility should be delegated entirely to the company's directors. Basically, the Piercing the Corporate Veil doctrine is a doctrine that imposes full responsibility on the company or company directors for certain things.
Downloads
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Antoni, V. (N.D.). Konsistensi Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas Di Indonesia. Yustisia Jurnal Hukum, 2(3). Retrieved January 30, 2024,
Arafat, A. Y. (2016). Tanggung Jawab Direksi Atas Kelalaian Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor: 439/Pdt. G/2011/Pn. Jkt. Sel.) [Phd Thesis].
Dewi, S. (2018). Mengenal Doktrin Dan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Hukum Perusahaan. Soumatera Law Review, 1(2), 380–399.
Harahap, P. S., & Tumanggor, T. (2015). Penerapan Asas Piercing The Corporate Veil: Perspektif Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas. Jurnal Nuansa Kenotariatan, 1(1), 45–51.
Irmayanti, D. (N.D.). Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara (Putusan Nomor 36/Pid. B/Tpk/2012/Pn. Jkt. Pst Dan Putusan Nomor: 417k/Pid. Sus/2014) [Phd Thesis, Fakultas Hukum Universitas Jember]. Retrieved January 30, 2024
Kawisada, I. W. (2012). Analisis Hukum Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas [Phd Thesis, Uajy].
Leander, J. (2017). Penerapan Doktrin Piercing Corporate The Veil Dalam Praktik Perseroan Terbatas Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Mari)(Studi Putusan Perkara Nomor 1916 K/Pdt/1991 Dan Nomor 1311 K/Pdt) Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan: Universitas Sumatera Utara.
Muhammad, S. (2016). Piercing The Corporate Veil Terhadap Holding Company Dalam Tindakan Hukum Anak Perusahaan. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Nooryasin, H. (2016). Eksistensi Doktrin Piercing The Corporate Veil Di Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Tanggung Jawab Direksi Atas Terjadinya Kepailitan Perseroan Terbatas [Phd Thesis, Uns (Sebelas Maret University)].
Prasetya, R. (2022). Perseroan Terbatas: Teori Dan Praktik. Sinar Grafika.
Pratama, D. A. (2022). Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Terhadap Negara Pada Holding Badan Usaha Milik Negara. " Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum Fhui, 2(2), 40.
Rizqy, R., & Syahrizal, S. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Sanksi Nya. Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, 3(2), 239–255.
Salam, S. (2018). Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa. Nurani Hukum, 1(1), 33–44.
Setyarini, D. M., Mahendrawati, N. L., & Arini, D. G. D. (2020). Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Jurnal Analogi Hukum, 2(1), 12–16.
Sjawie, H. F., & Sh, L. M. (2017). Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Prenada Media.
Terbit, T., Induk, N., Panggil, N., Swantoro, H., & Komunikasindo, R. (2019). Hukum Perseroan Terbatas & Ancaman Pailit.
Utamy, P., & Wahjuni, S. (2020). Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Dan Notaris Terhadap Surat Kuasa Direksi Tentang Pembangunan Infrastruktur Pemerintah. Jurnal Bina Mulia Hukum, 4(2), 196–208.