PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK BERUNDING PERJANJIAN KERJA BERSAMA SERIKAT PEKERJA YANG TIDAK DIPENUHI OLEH PENGUSAHA
Main Article Content
Abstract
The purpose of this writing is to learn how the Collective Labor Agreement (PKB) is governed by law and what legal recourses can be taken against the alleged rejection of the PKB. This examination is an illustrative subjective exploration. The methodology utilized is an exact juridical methodology, in particular breaking down an issue utilizing regulations and guidelines which are then deciphered with experimental information in the field. The method of legal reasoning, which is an activity to find a legal basis contained in a legal event, is the method of data analysis utilized in this study. whether it is a legitimate demonstration or an unlawful demonstration (criminal, common or regulatory) and remember it for the current lawful guidelines. The consequences of this study show that there are charges that businesses with different reasons reject the presence of an Aggregate Work Understanding (PKB) in their organization despite the fact that the circumstances for worker's guilds have been satisfied to apply for the option to arrange. Conflicts with labor unions followed the implementation of the Collective Labor Agreement (PKB). despite the fact that, in accordance with PERMENAKER RI No. Employers are required to serve trade unions and labor unions that submit written requests to negotiate collective labor agreements (PKB) under Section 28 of 2014, which is about the Procedures for Making and Ratifying Company Regulations and Making and Registering Collective Labor Agreements.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
F.X. Djumialdji & Wiwoho Soejono. (1987). Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila. Jakarta. Bina Aksara. hlm. 13.
Lalu Husni. (2003). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 49.
Subekti. (2022). Hukum Perjanjian. Jakarta. Intermasa.
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Undang-Undang No 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
Permenakertrans RI No 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.
Tanya Jawab Seputar Perjanjian Kerja Bersama. Diakses pada 22 Juni 2023, dari https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/kebebasan-berserikat/perjanjian-kerja-bersama.
Serikat Pekerja. Diakses pada 22 Juni 2023, dari https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/kebebasan-berserikat.