Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Pinjaman Online Berbasis Financial Technology oleh Otoritas Jasa Keuangan
Article Sidebar
Citation Statistic
Main Article Content
Abstract
Online loans are a common thing that occurs among the wider community today, one of which is legal and illegal online loans. The easy conditions for applying for a loan make many people tempted to apply for a loan, where with just a photo of their KTP and filling in their data, everyone can easily get funds quickly. OJK is an independent organization, free from interference from other parties, whose function is to provide an integrated regulatory and supervisory system for all activities in the financial services sector as well as providing legal defense as regulated in OJK Law no. 21/2011 Articles 28, 29, and 30. As well as in POJK No. 31/2020 and POJK No. 6/2022. The method in this research uses a normative and qualitative approach. The main data in this research is secondary data obtained from library materials or literature that is related to the research object. The research results obtained: 1. Legal protection for consumers using online loans based on financial technology in the laws and regulations that can be implemented, namely: preventive and repressive legal protection. 2. Legal/licensed online loans are under the supervision of the OJK and regulated by POJK Number 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services (POJK 10/2022).
Downloads
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Farah Margaretha. (2015). Dampak Electronic Banking Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia. Jurnal Keuangan dan Perbankan 19:3 ;514-516
Didik Kusuma Yadi, Muhammad Sood, Dwi Martini. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Tata Hukum Indonesia. Jurnal Commerce Law. 2:1 ;147
Hendrawan Agusta. (2020). Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending) 14:2, KRTHA BHAYANGKARA. 14:2 ;160
Hendy Sumadi. (2015) Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika. 33:2 ;175–203
Husni Kurnia wati dan Yunanto. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online. Jurnal Ius Constituendum. 7:1 ;104
Ramadhani Tripalupi Irma. (2019). Pengelolaan Dokumen Elektronik Layanan Jasa Keuangan Berbasis Financial Technology (Fintech). AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah. 1:1 ;13–22
Rati Maryani Palilati. (2016). Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jurnal IUS. 4:3 ;50
Rayyan Sugangga, Erwin Hari Sentoso. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law). 01:01 ;53
Rodes Ober Adi Guna Pardosi, Yuliana Primawardani. (2020). Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection Of The Rights Of Online Loan Customers From A Human Rights Perspective). Jurnal HAM 11:3 ;354
Saida Dita Hanifawati. (2021). Urgensi Penegakan Hukum Pidana pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Ilegal dan Perlindungan Data Pribadi. JURNAL PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN. 2:2 ;165
Abd. Haris Hamid. (2017). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Makassar: CV Sah Media.
Ishaq. (2016). Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Bandung: ALFABETA
Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. (2003). Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Sinar Bakti
Tedi Surajat dan Hendra Wijaya. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan, Jakarta: Sinar Grafika
Nandang Sunandar. (2021). Eksekusi Putusan Perdata Eksekusi dalam tataran dan Praktik, Bandung: Nuansa Cendekia
https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/berita/Pages/OJK-Perkuat-Satgas-Waspada-Investasi.aspx
Most read articles by the same author(s)
- Harsa Khairu, Busyra Azheri, Yussy Adelina Mannas, PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA SECARA ELEKTRONIK (E- RUPS) DENGAN SISTEM E-PROXY DI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Persero), Tbk , UNES Law Review: Vol 5 No 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
- Putri Nabila, Busyra Azheri, Yussy Adelina Mannas, KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM HAL PEMBAGIAN WARIS BEDA AGAMA MELALUI WASIAT WAJIBAH (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN NOMOR 890/PDT.P/2021/PA.JS) , UNES Law Review: Vol 5 No 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
- Taufiqurrahman Taufiqurrahman, Busyra Azheri, Rembrandt Rembrandt, OPERASI PENINDAKAN OBAT TRADISIONAL TANPA IZIN EDAR OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN , UNES Law Review: Vol 5 No 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
- Irma Aisyah, Busyra Azheri, Muhammad Hasbi, Kedudukan Notaris dalam Penyimpanan Sertipikat pada Masa Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Kota Padang , UNES Law Review: Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
- Fatma Devi, Busyra Azheri, Yulfasni Yulfasni, Pembatasan Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian tidak Bernama dalam Bentuk Akta Notaris , UNES Law Review: Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
- Muhammad Nur Idris, Busyra Azheri, Rembrand Rembrand, Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Perlindungan Konsumen Bidang Perumahan dengan Sistem Syariah di Pengadilan Agama Bukittinggi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Perkara Nomor: 604/Pdt.G/2020/PA. Bkt) , UNES Law Review: Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
- Fajri Hasrul, Busyra Azheri, Muhammad Hasbi, Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia di PT. Astra Credit Companies Kota Padang , UNES Law Review: Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
- Syahrul Hamidi, Busyra Azheri, Wetria Fauzi, Pertanggungjawaban Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Nagari (BUMnag) Gadut Sejahtera Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang , UNES Law Review: Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
- Muhammad Afif Alfianda, Busyra Azheri, Hengki Andora, Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility) oleh PT. Transco Energi Utama Di Kabupaten Pesisir Selatan , UNES Law Review: Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
- Kasran Harefa, Busyra Azheri, Hengki Andora, Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Perumahan yang Tidak Terlaksana Sebagaimana Mestinya , UNES Law Review: Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)