PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH BERDASARKAN SURAT KETERANGAN GANTI RUGI DI KABUPATEN KAMPAR
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Sale and purchase binding agreement, of course, a notary can provide legal counseling, namely by explaining to the parties, that the binding sale and purchase agreement made should be based on a land certificate, because the ownership of a certificated land right has been registered at the Land Office which has legal certainty, protection law and can prove himself as the holder of the land rights. However, in practice, the binding sale and purchase agreement in Kampar Regency is made using a letter of compensation (SKGR) so it is very straightforwardproblems to occur which can cause losses. The method used is empirical juridical which emphasizes the reality in the field associated with legal aspects or applicable laws and regulations regarding the object of research. The binding sale and purchase agreement should be made using a land certificate instead of using a letter of compensation and based on its authority the notary should be able to provide legal counseling to the parties before the binding sale and purchase agreement is made so that the urgent sale and purchase agreement can be carried out properly.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Devi Kumalasari dan Dwi Wachidiyah Ningsih, Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUH Perdata, Jurnal Pro Hukum, Volume 7, Nomor 2, 2018.
Dian Ekawati, Prosedur Peralihan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia, Jurnal Abdi Masyarakat, Volume 2, Nomor 1, 2021.
Dwi Ratna Indri Hapsari, Kontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam, Jurnal Repertorium, Edisi 1, 2014.
Fauzan Aziman Alhamidy, dkk, Perlindungan Hukum Konsumen Akibat Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Apartment, Recital Review, Volume 2, Nomor 1, 2020.
J. Satrio, Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan Kebendaan), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
Moch. Isnaeni, Perjanjian Jual Beli, Refika Aditama, Bandung, 2016.
Muhammad Sadi Is, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2017.
Nawaaf Abdullah dan Munsyarif Abdul Chalim, Kedudukan dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Otentik, Jurnal Akta, Volume 4, Nomor 4, 2017.
Retna Gumanti, Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata), Jurnal Pelangi Ilmu, Volume 5, Nomor 1, 2012
Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua), Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
Sudikno, Ilmu Hukum, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2008.
Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012
Siti Rafika Ilhami, Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. Serasi Autoraya dengan Audi Variasi, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Volume 2, Nomor 1, 2015.
Winandra, dkk, Penerapan Asas Terang dan Tunai Dalam Jual Beli Tanah Yang Merupakan Harta Bersama Dalam Perkawinan (Studi Putusan Nomor 1/Pdt. G/2019/PN. LBT), Jurnal Hukum Adigama, Volume 3, Nomor 2, 2020
Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
Yanti Malohing, Kedudukan Perjanjian Baku Kaitannya dengan Asas Kebebasan Berkontrak, Jurnal Lex Privatum, Volume 5, Nomor 4, 2017
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung.
Most read articles by the same author(s)
- Muhammad Suhani, Kurnia Warman, Ferdi Ferdi, PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN PADI DI KECAMATAN RANGSANG BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI , UNES Law Review: Vol 5 No 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)