Akibat Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat yang dipergunakan Untuk Melakukan Perbuatan Melawan Hukum
Abstract
During activities, mining entrepreneurs often rent heavy equipment in the form of excavators from other entrepreneurs. It often happens that rented items are used to commit crimes, which leads to the confiscation of rented items as evidence. Therefore, renting entrepreneurs will suffer economic losses. This raises the legal question of how to protect tenants in this case. To answer this question, we need to do a study. This study is a normative legal study, which raises three (three) legal issues, namely (1) examining the reasons for the confiscated heavy equipment by law enforcement departments; (2) examining the legal consequences of confiscated on third parties renting heavy equipment; and (3) examining the forms of legal protection for third parties renting heavy equipment. The study shows that, first of all, the reason for the confiscation is to let investigators have evidence of the crime. Secondly, the legal consequence of confiscation on third parties is the inability to use their heavy equipment to earn income, resulting in delayed payment of credit for the purchase of confiscated goods. Third, the third party is protected by the laws of Article 206, Article 227-228 R.Bg and Article 195 (6) HIR. The third party has the right to make resistance efforts (derden verzet) before the case is adjudicated.
Downloads
References
Gloria Pepah, Djefry W. Lumintang, dan Suryono Suwikromo, “Tinjauan Hukum Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kuhperdata,” Lex Privatum Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020, hlm. 23.
Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, hlm. 79.
Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti,Bandung, 2007, hlm. 74.
M. A. Huberman, dan M. B. Miles, “Data Management and Analysis Methods”, dalam N.K. Denzin dan Y.S. Lincoln, (ed.), Handbook of Qulaitative Research, Sage Publications, Thousand Oaks,1994, hlm. 428.
M. Hisyam, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Jilid I, FEUI, Jakarta, 1996, hlm. 203.
M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.
Muhamad Nur Ibrahim, “Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Keberatan Atas Putusan Pengadilan Dalam Perkara Korupsi,” e Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 5, Mei 2016 hlm 217-228, hlm 218.
Ni Made Nindya Maheswari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Putu Gede Seputra, “Tanggung Jawab Penyewa Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan Bermotor (Mobil) Di Desa Tibubeneng
Peralatan No.65/Ab-Dpu/2018 dihubungkan dengan Kuhperdata”,
Prosiding Ilmu Hukum, Volume 5, No. 2, Tahun 2019, hlm. 792.
Syifaa Nurqisthi Anwar dan Husni Syawali, “Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Alat Berat antara Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung dengan Andika Wardian berdasarkan Perjanjian Pemakaian
Copyright (c) 2024 Brian Hariadi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.