Telaah Terhadap Alasan Memperingan Sanksi Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813/K/PID/2023
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Considering Indonesia is a nation of laws, as stated in Article 1 paragraph (3) of the Constitution of 1945, the rule of law, not man, should govern the state. But when we examine this issue, we find that an authority figure who is meant to lead by example and safeguard the public is still negligent and has an insufficient comprehension of the law. A senior police officer can nevertheless be included in the "Whoever" part of Article 340 of the Criminal Code when it comes to organized murder proceedings because he acknowledges that the person being assaulted is a human being with legal status. This paper aims to examine the legal importance of prohibiting high-ranking police personnel from committing intentional murder as a type of official crime. This paper applies a normative legal research methodology that involves a statutory approach and a literature review. After the data is gathered, it is processed and given a descriptive explanation to allow for a factual explanation of the correlation between the data. The outcomes of the research lead to the conclusion that office crimes are covered by Article 52 of the Criminal Code and that offenders who hold senior police positions may face sanctions to discourage their actions and punish them for their accountability.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Ali, Z. (2010). Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-2. Jakarta: Sinar Grafika. Chazawi, A. (2001) Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa. Jakarta: PT. Raja Graffindo.
Hiariej, O.S.E. (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
Koeswadji. (1995). Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan ke-1. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
Lamintang, P.A.F., & Lamintang, T. (2009). Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
Moeljatno. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
Jurnal
Anjari, W. (2017). Kejahatan Jabatan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila. Jurnal Ilmiah Widya Yustisia, 1(2), 124.
Imbang Imanuel, P.G. (2019). Tanggung Jawab Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Jabatan Berdasarkan KUHP. Lex Crimen, 3(10), 51.
Kusumawardani, A., Siadari, C.A., & Triwardhani, S. (2023). Analisis Pelanggarn Kode Etik Dan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Kasus Ferdy Sambo. Jurnal Kultura, 1(2), 149.
Maharani, Q.S.C. & Yovieta, A. Penjatuhan Disiplin Etik Tidak Menghapuskan Pertanggungjawaban Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana. Jurnal Hukum
Pidana & Kriminologi, 4(1), 41.
Rahmatulla, I. (2020). Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila.
Buletin Hukum & Keadilan ‘ADALAH’, 2(2), 41.
Peraturan Perundang-undangan
Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Koran Online
Saputra, E.Y. & Sugiharto, J. (2023, Januari 1). Ada 276.507 Kejahatan di Indonesia Sepanjang 2022, Naik Dibanding 2021. Tempo. Diakses 4 Januari 2024, melalui https://nasional.tempo.co/read/1674449/ada-276-507-kejahatan-di-indonesia- sepanjang-2022-naik-dibanding-2021, diakses pada 4 Januari 2024.