Pengendalian Pencemaran Lingkungan Atas Keberadaan Tambak Udang Ilegal di Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Masyarakat

Main Article Content

Siska Elvandari
Ansiha Nur
Budhi Primasari

Abstract

The growth of illegal shrimp ponds in Batang Anai, Padang Pariaman Regency has been very widespread recently. This is because the advantages of shrimp cultivation include fast growth, high survival rate, high shrimp appetite, greater resistance to disease attacks and relatively short rearing time, namely 90-100 days per cycle. As shrimp cultivation develops in this area, environmental pollution problems arise. Of course, this is contrary to Law number 36 of 2009 concerning Health, Article 4 and Article 6 states that everyone has the right to health and everyone has the right to a healthy environment for achieving a level of health. Based on preliminary interviews with the community around the shrimp ponds, it was stated that the existence of illegal shrimp ponds does not take into account the impact on the environment, and even disturbs the community. Meanwhile, there is no action by the district or local government to control or manage the impacts, so various efforts are needed to restore optimal health status for the surrounding community.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Elvandari, S., Nur, A., & Primasari, B. (2023). Pengendalian Pencemaran Lingkungan Atas Keberadaan Tambak Udang Ilegal di Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Masyarakat. UNES Law Review, 6(2), 5763-5779. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1407
Section
Articles

References

Admaja Priyatno, 2004, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi di Indonesia, CV. Utomo, Bandung.
Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti.
Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta.
Daud Hidayat Lubis, Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, diakses pada: http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25809/3/Chapter%20II.pdf, diunduh 5 Maret 2023.
Freddy Tengker, Hak Pasien, Bandung ; Mandar Maju, 2012.
Ilhimi Bisri, Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia, Jakarta : Rajawali Press, 2011.
Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa’at, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet.1. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI).
Jhon Tobin. The Right to Health in International Law, Oxford University Press New York. Volume 4. Nomor 1. 238.
Julista Mustamu, 2014, Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah, dalam Jurnal Sasi Vol.20 No.2 Bulan Juli - Desember 2014.
Karena Tidak Memiliki Izin, Sebuah Tambak Udang di Ulakan Tapakis, Batang Anai, Padang Pariaman, ditertibkan, 2020, diakses pada http://www.padanginfo.com, diakses pada 20 November 2021
Kusomo, Bambang Ali, 2008, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal Wacana Hukum, Volume VII, No 2 Oktober 2008.
Makmur Jaya Yahya, 2020, Pelimpahan Wewenang dan Perlindungan Hukum Tindakan Kedokteran Kepada Tenaga Kesehatan Dalam Konteks Hukum Administrasi Negara, Bandung: Refika Aditama.
M. Nasser, 2022, Hukum Kesehatan Indonesia Bergerak Kemana?, dalam Bahan Materi Kuliah Hukum Administrasi Kesehatan pada Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM), Jakarta.
M. Nasser, 2022, Tinjauan Hukum Dan Etik Pelayanan Medis Online Dan Kedudukan Hukum Instruksi Medis Melalui Komunikasi Elektronik, Dalam Bahan Mata Kuliah Hukum Administrasi Kesehatan Pada Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, STHM.
Populix, Metode Penelitian Adalah: Pengertian, Jenis, dan Contohnya, di akses pada: https://info.populix.co/articles/metode-penelitian-adalah/, tanggal 16 Agustus 2022
R. Subekti, 2008, Hukum Perjanjian, PT Intermassa, Jakarta.
Ridwan H.R, 2002, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta,
Rico Mardiansyah, 2018, Dinamika Politik Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia. Vol. 4. No 1, Veritas Et Justitia, http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2918 diakses pada 20 Februari 2023
Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta.
Siska Elvandari, 2015, Hukum Penyelesaian Sengketa Medis, Jakarta, Thafa Medis.
Soekidjo Notoatmojo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta
Sugeng Istanto, 2014, Hukum Internasional, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta
Titon Slamet Kurnia, Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia, Bandung, Alumni, 2007.
Teori Pertanggungjawaban Pidana, 2019, diakses pada: https://Teori Pertanggungjawaban Pidana Informasi Hukum Indonesia.html; tanggal 25 Oktober 2023.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumbar, 2023
Wirjono Prodjodikoro, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Cet.3, Bandung: Refika Aditama.
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.