Efektivitas Sistem E-Berpadu Dalam Perkara Pidana Sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Cepat
Main Article Content
Abstract
This research aims to see the effectiveness of the E-Berpadu system which was launched by the Supreme Court through Perma Number 4 of 2020 and refined with Perma 8 of 2022. The E-Berpadu system is an application used to simplify processes in the criminal justice system. This application emerged as an initiative during the Covid-19 pandemic where everyone was encouraged to carry out activities from home. This is why this application with the E-Berpadu system is here to make things easier for the public and law enforcement officers in the criminal justice system. This research uses a normative juridical legal approach with analytical descriptive methods. The results of this research are that through the E-Berpadu system, it has provided convenience to the public and law enforcement officers in the criminal justice system. The E-Berpadu system makes it easy for law enforcement officers to access it only through their respective offices via the application.
Downloads
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Asshiddiqie, J. (2007). Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer. The Biography Institute.
Cahyani, N. L. W. P., & Sugama, I. D. G. D. (2022). Pemenuhan Hak Korban dalam Penerapan Diversi Ditinjau Dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum, 11(3). https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KW.2022.v11.i03.p17
Dwipayono, J. I. (2005). Tanda Tangan Elektronik Dalam Hukum Indonesia. Rineka Cipta.
Harahap, Y. (2008). Kekuasaan Mahkamah Agung Dalam Pemeriksaan Kembali dan Peninjauan kembali. Sinar Grafika.
Ilham, M. H. (2019). Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan. 7(3). https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v7i3.38286
Irwansyah. (2023). Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Ahsan Yunus (ed.); Ed Revisi). Mirra Buana Media.
Ismansyah. (2015). Penegakan, Penyidikan dan Penuntutan, Tindak Pidana di Bidang Perbankan. Rajawali Pers.
Kamidi, J. (2006). Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum. Konstitusi Press.
Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press.
Soekanto, S. (2007). Sosiologi Suatu Pengantar. Raja Grafindo Presada.
Tutik, T. T. (2015). Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Prenadamedia.