Jaminan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Perjanjian Kerja
Main Article Content
Abstract
One of the issues faced by domestic workers (PRT) is the lack of attention to Human Rights Assurance (HAM). This problem is evident from the fact that the Manpower Law No. 13 of 2003 does not cover domestic workers, resulting in them not receiving the protection they should have as laborers. The relationship between domestic workers and employers is informal, so there is no legal regulation governing this relationship. The aim of this research is to explore how Human Rights Assurance for Domestic Workers can be realized through Employment Agreements in Surabaya. This study uses a qualitative approach and is conducted in the West Surabaya region. The research subjects involve part-time and non-residential domestic workers. Data is collected through literature review and in-depth interviews. The results show that employment agreements for domestic workers are often neglected, and legal protection for the rights and obligations of domestic workers still needs to be strengthened. This is intended to ensure the basic rights of domestic workers and to ensure equal opportunities and treatment without discrimination, in order to improve the welfare of domestic workers and their families.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Dwiyanti, Retno. “Model Manajemen Konflik Untuk Mengatasi Masalah Dalam Relasi Majikan Wanita Dengan Pembantu Rumah Tangga Wanita Di Kecamatan Purwokerto Utara.” Psycho Idea 9, no. 1 (2011): 63–77. http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ PSYCHOIDEA/article/view/242.
Erizal, Ahmad, Agusmidah Agusmidah, and Suria Ningsih. “Pelindungan Keluarga Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.” Law Jurnal 01, no. 01 (2020): 9–24.
Friedman, Lawrence M., and Grant M. Hayden. American Law: An Introduction. American Law: An Introduction, 2017.
Hanifah, Ida. “Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perdata Pekerja Rumah Tangga Dalam Penegakan Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional.” Universitas Sumatera Utara (2018).
Ichsan, A. Syalaby. “Jumlah Pembantu Rumah Tangga Di Indonesia Semakin Banyak.” Republika.Co.Id. Bandarlampung, September 8, 2013. http://nasional.republika. co.id/berita/nasional/umum/13/09/08/ msrm9u-jumlah-pembantu-rumah-tanggadi-indonesia-semakin-banya.
Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2012
Subekti, Rika Putri. “Urgensi Ratifikasi Konvensi International Labor Organization: Perspektif Perlindungan Pekerja Anak Pada Sektor Rumah Tangga.” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 7, no. 1 (2018): 24–36.
Suharnoko. Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
Susiana, Sali. “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia.” Kesejahteraan Sosial 4, no. 21 (2012): 2.
Utomo, Pudjo. “Perlindungan Hak Dasar Pekerja Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia.” Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie 9, no. 1 (2016): 80–89.