Akibat Hukum Profesi Jabatan Notaris Terkait Keterlibatan Notaris dalam Struktur Perseroan Terbatas oleh Majelis Pengawas
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
The case involves a lawsuit by Tamrin Irawan, Commissioner of PT Triocom, against PT Triocom, Notary Soehendro Gautama, Yuwanky, and Notary Yondri Darto. The lawsuit focuses on allegations of Unlawful Acts by Defendants II and III, suspected of conspiring in the elimination of shares and the dismissal of Tamrin Irawan as Commissioner without a valid GMS. The lawsuit centers on the falsehood of the Deed of Amendment of PT Triocom and the establishment of PT Triocom Citra Mandiri. The claim for damages includes material and immaterial losses of IDR 35 billion and IDR 39.5 billion. However, legal issues arise regarding the prohibition for a Notary to concurrently hold a position as a leader or employee of a private business entity, which can affect their position when the company goes bankrupt. UUJN does not explicitly address situations where a Notary is declared bankrupt in their personal capacity or as a leader of a company. Actions by a Notary holding a position in a limited liability company may result in legal consequences, such as the imposition of administrative sanctions, including oral reprimands, written reprimands, temporary suspension, honorable dismissal, or dismissal without honor for the reported Notary. In response to allegations of violations of ethical codes and the Notary's position, the Notary Supervisory Board will conduct a gradual examination if there are reports from the public, starting from the Regional Supervisory Board in the District/City to the Central Supervisory Board in the Capital City. The authorities of each institution are different
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Deva Apriza, 2019, “Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Notaris,” Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 7(1), h. 77.
emi sugiarti, 2019, “rangkap jabatan notaris sebagai pemimpin badan usaha,” Jurtama .
Evi Apita Maya, 2017,“Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Terhadap Notaris,” Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 5 (2) ,
Henry Donald Lbn Toruan, 2020, “Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20(3) ,
Oktavia, Afriana, dan Lubis, 2016 “Kedudukan Akta dan Akibat Hukum terhadap Notaris yang Melakukan Rangkap Jabatan,” 2(2),
sugiarti, 2015 “Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pemimpin Badan Usaha,” 2(1),
Wanis Aisyah Oktavia, Anita Afriana, dan Tien Norman Lubis, 2019 “Kedudukan Akta dan Akibat Hukum terhadap Notaris yang Melakukan Rangkap Jabatan,” ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 3(1).