Kepastian Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli terhadap Tanah yang Belum Turun Waris di Kota Padang
Main Article Content
Abstract
The impediment to make a sale act by the ppat because its conditions are not met, of course, will create uncertainty for the parties who conduct the sale. The agreement is a binding agreement. The parties entered into an agreement for binding the sale of the land which has not been inherited depending on several factors such as the buyer needs time to carry out the payment of the sale price while the seller takes time to process the inheritance certificate of the right to the land, the purchaser has paid the purchase price but the unity of the rights to the ground has not yet been made to inherit, and/or payment of income tax (PPh) and customs duties on land and building (BPHTB) have not been issued by the parties. The contract of sale of land that has not been inherited is based on the agreement of the parties, which is then continued with the application for the drafting of an act before a notary, the approval of the law by a notar, the submission and inspection of documents, the verification of certificates of the right to the land, the preparation and drawing of acts, and the signing of the act. The Civil Procedure Act against land not inherited made before a notary has legal certainty, because the notary as a public official authorized to make an authentic act subject to the regulations of the laws and the code of ethics of the office of the notar has ensured the validity of the civil procedure act against land that has not been made in heritage made against him and by referring it to a civil proceeding act against the land noted in the notarial act can provide legal protection to the parties in the event of legal protection of an authoritative act.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Arief Rahman dkk. Pendaftaran Tanah Warisan Yang Belum Dibagi Waris. Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5, No. 1, Juni 2020.
Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 2019.
Eka Puji Setiyarini, (2014). Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pertanahan Menurut Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Jayadi Setiabudi, (2013). Panduan Lengkap Mengurus Tanah Rumah Serta Segala Perizinannya. Yogyakarta: Buku Pintar.
Patma, Suwarti, dan Nam Rumkel. Kedudukan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Dilakukan Oleh Ahli Waris Terhadap Harta Warisan yang Belum Dibagi. Hermeneutika, Vol. 5, No. 2, Agustus 2021.
Urip Santoso, (2016). Pejabat Pembuat Akta Tanah: Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta. Jakarta: Kencana.
Irwansyah dan Ahsan Yunus, (2021). Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
Soerjono Soekanto, (1986). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: UI Press.
Sudikno Mertokusumo, (2007). Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
Rahmat Ramadhani. Jaminan Kepastian Hukum yang Terkadung dalam Sertipikat Hak Atas Tanah. De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017.
Helien Budiono, (2017). Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
www.lbhpengayoman.unpar.ac.id. Di akses pada tanggal 25 Januari 2023, pukul 13:11 WIB.
https://layanan.hukum.ac.id. Di akses pada tanggal 09 april 2023, pukul 12:22 WIB.