PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) PADANG TERHADAP PANGAN OLAHAN TANPA IZIN EDAR (Studi Kasus: di Wilayah Hukum BBPOM Kota Padang)
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Processed food is everything that originates from agricultural, plantation, forestry, fishery, water and water products, either processed or not processed, which are intended as food or drink for human consumption, including processed food additives, processed food raw materials, and processed food ingredients. other products that are used in the process of preparing, processing and/or making food or drink, in order to maintain the safety of processed food, this is where the role of the government through the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) is needed to oversee drug and food distribution. The ineffectiveness of supervision and law enforcement on the distribution of drugs and food is due to the poor legal culture of society which is one of the factors causing the high circulation of processed food without a distribution permit, besides that it is also influenced by the weakness of substance and legal structure. Efforts to tackle crime with criminal law are essentially part of law enforcement efforts. The issue raised in this study is how is law enforcement by Civil Servant Investigators (PPNS) Padang Food and Drug Supervisory Agency (BBPOM) against the circulation of processed food without a distribution permit and what are the obstacles and obstacles. The research used is a sociological juridical approach which is analytically descriptive in nature, namely analyzing the link between applicable laws and regulations and legal theories and implementation practices related to the research object which then produces several conclusions. In carrying out surveillance of processed food circulating in the community, BBPOM still often finds processed food without a distribution permit that does not meet processed food standards. In carrying out law enforcement, BBPOM already has several mechanisms in accordance with statutory regulations where these rules have a juridical aspect that can guarantee certainty that the law functions as a rule that must be obeyed. In fact, the investigation and supervision carried out by BBPOM has not guaranteed legal certainty, because existing regulations are not adhered to and the constraints faced are the lack of availability of human resources and the weak authority of BBPOM in taking action against processed food without a distribution permit.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Barda Nawawi Arief. (2002). Penegakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusnan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kecana Prenada Media Group.
David Eko Prabowo. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pangan Olahan Yang Mengedarkan Air Minum Dalm Kemasan Tanpa Izin Edar Di Kota Balikpapan. Jurna; Lex Suprema 2 (1); 350.
Ida Bagus dan Retno Murni. (2020). Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Jajan Tradisional Pasar Berbahaya Di Kota Denpasar. Jurnal Kertha Semaya 8 (7); 152.
Kurniasanti dan Joko Setiyono. (2020). Urgensi Pengaturan Pengawasan dan Penegakan Hukum Oleh BPOM Terhadap Tindak Peredaran Obat dan Makanan Ilegal. Jurnal Ilmu Hukum 12 (2); 72.
Moeljanto. (1993). Asas-Asas Hukum Pidana. Surabaya: Putra Harsa.
Satjitp Rahardjo. (1983). Masalah Penegakan Hukum/ Bandung: Sinar Baru.
Sunardi, Danny Tanuwijaya dan Abdul Wahid. (2005). Republik “Kaum Tikus” Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM. Cet I. Jakarta: Edsa Mahkota.
Yovia Rizki Arrahman dan Resmi Mustarichie. (2018). Wewenang Dan Alur Pemeriksaan Oleh Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Bandung Terhadap Kasus Temuan Parasit Pada Produk Makarel. Farmaka 16(1);23-24.
Kitan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Olahan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan olahan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM.
Peraturan kepala BPOM Nomor 29 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2010-2014.
Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Surat Edaran Jaksa Agung RI-003/A/JA/09/2007 tentang Perkara Penting Tindak Pidana Umum Lain.