IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE (TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK) DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)
DOI:
https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.379Keywords:
Good Governance, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.Abstract
Good Governance berawal dari proses reformasi pada tahun 1998 yang menginginkan suatu perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam proses transparansi, berkeadilan, dan akuntabel. Tujuan reformasi yang menginginkan penguatan peranan masyarakat dalam penerapan demokrasi tidak akan tercapai jika tidak didukung oleh suatu pemerintahan yang baik dan tanggung jawab. Adapun dalam penulisan ini menjelaskan tentang tata kelola pemerintahan yang baik dalam bidang pertanahan. Hasil dari penelitian ini adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badang Pertanahan Nasional RI, sebagai penyelenggara pemerintahan berupaya mewujudkan Good Governance terutama dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sabagaimana tujuan PTSL adalah untuk menjamin kepastian hukum bidang tanah dan teruwjudnya satu tata kelola pemerintahan yang baik dan terciptanya tertib administrasi pertanahan.
Downloads
References
Kementerian ATR/BPN RI 2018, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, Jakarta: Kementerian ATR/BPN.
Kementerian ATR/BPN RI 2018, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018, Jakarta: Kementerian ATR/BPN.
Kementerian ATR/BPN RI 1997, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 1997, Jakarta: Kementerian ATR/BPN.
Lewis, C. J., & Gilman, S. C. (2005). The Ethics Challenge in Public. San Fransisco: Jossey Bass.
Nugraha,Ferdy (2019). Prospek Penerapan General Boundary Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Yogyakarta.
Sadjijono. (2007). Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance.
Siagian, S. P. (2001). Kerangka Dasar Ilmu Administras. Jakarta: Rineka Cipta.
Spencer, A. (2010). Handbook of Employee Engagement: Perspectives, Issues,. United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited
Muhammad,I.A , Muhammad A.,Kasman A, dan Dian Utami M.,B Akuntabilitas Administrasi Pertanahan Dalam Penerbitan Sertipikat, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, 90245
Tamaela, E. Y., Pattiasina, V., Dasinapa, M. B., Marani, Y., & Duri, J. A. (2020). Public Policy, Vol. 1, No. 2, September 2020 | 287 Listriyanti Palangda & J. M. Dame - Universitas Negeri Manado Regional Financial Monitoring Models With Community Participation And Public Policy Transparency As Moderators. International Journal of Psychosocial Rehabilitation,
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960
