PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
This research examines the legal protection of whistleblowers in corruption crimes in Indonesia. The role of the reporter is very necessary or important in law enforcement. The presence of whistleblowers helps law enforcement agencies and makes them more accessible in uncovering cases of corruption criminal activity. Therefore, the state must provide legal protection to the Petitioners to protect their rights by law. Second, the state must also pay tribute to the reporter. Because the award is a form of recognition from the state to the applicants for their participation in helping law enforcement and protecting our country. Like the suspected corrupt journalists in Cirebon, they should be legally protected from prosecution. Nevertheless, he is under suspicion and the LPSK must assist in every way possible to ensure that his rights are protected or fully recognized. This study answers several questions. (1) Legal protection for reporters of corruption cases in Indonesia. (2) legal mechanisms in the criminal justice system to ensure the safety of reporters in corruption cases; This study uses social laws to study with the help of social sciences. First, the research results show that there is legal protection for reporters. This means that, based on Article 10 of Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims, they do not only receive physical and immaterial legal protection, but also physical and psychological protection. Second, whistleblower regulations have not been regulated clearly so that special rules and legal guarantees are needed for whistleblowers to protect them from threats.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Arjuna, Bambang, Masruchin Ruba'i dan Prija Djatmika. “Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi (Denuncantoj) kaj Koperasi Saksi (Leguj Kunlaborantoj) di Indonesia,” Jurnal Selat 4, n-ro 2 (2017).
Astuti, Syafriana Novi. "Perlindungan hukum terhadap pelapor ketika menyelediki pelanggaran korupsi." Jurnal Akademik Hukum (2014):1-15
Azzahra, Nabila dan Rugun Romaida Hutabarat. “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.” Jurnal Hukum Adiguna 4, No.1 (2021):1289-1312.
Khairiyyah, Yasmin dan Dwiyanti Agustina. “Konsep Whistleblower Law Dalam Hukum Positif Indonesia.” Jurnal Hukum Lambung Mangkurat 5, No.2 (2020): 215-229.
Nixon, Syafruddin Kalo, Tan Kamello, and Mahmud Mulyadi. “Perlindungan hukum terhadap pelapor dan perusahaan kerjasama hukum untuk pemberantasan tindak pidana korupsi.” Jurnal Hukum USU 1, No.2 (2013):40-56.
Sutiadewi, Desak Made Risa dan Yohanes Usfunan. “Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dalam Persidangan Tipikor.” Kertha Pidato:Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 2 (2018)
Wardani, Kusuma Tuhan yang pertama. “Perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana korupsi.” Kepada Daula:Jurnal Hukum Pidana dan Tata Negara 6 No.2 (2017):288-296.
Supiyadi. "Perlindungan hukum warga negara dalam penanggulangan tindak pidana korupsi." Negara dan Hukum 8, No.2 (2019):
Sumual, Lefrando S. “Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Tindak Pidana Korupsi Whistleblower” Lex et Societatis 8, no. 3 (2020):59-71.
Hikawati, sang putri. "Upaya untuk melindungi pelapor dan pihak-pihak yang bekerja sama dalam peradilan dalam kejahatan korupsi." Negara hukum:UU Konstruksi Keadilan dan Kesejahteraan 4 (2013):87-104. Berbakat, Fatony. “Konsep whistleblower dan kerja sama yudisial dalam tindak pidana korupsi.” Jatiswara 32, No.2 (2017):212-230.
Kusoy, Monika Christine. “Perlindungan Terhadap Penipu Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU Perlindungan Saksi dan Korban No. 31 Tahun 2014”, Lex Administratum 5, No. 9 (2017):101-108.PP No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Wajib
Pelibatan Masyarakat Anaan dan Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [JDIH BPK RI].
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011. berhak untuk:Perlakuan Pelapor dan Saksi yang bekerja Sama dalam tindak pidana Tertentu.
UU No 31 Tahun 2014 Republik Indonesia hingga UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Efenberger, profesor. F.ya Dipl.-Chem. G. Kiefer, "Stereokimia sikloadisi sulfonil isosianat dan N-sulfinil sulfonamida menjadi enolEetterite." Angewandte Chemie International Edisi 6, No. 11:951-952 (1967) https://doi.org/10.1002/anie.196709511
Harisasari, Juni. “Perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2014.” Jurnal Hukum Pantang 5, no. 1 (2019), 31-40. https://doi.org/https://doi.org/10.51517/jhtp.v5i1.201
ICJR, “Dua Wartawan Koruptor (Whistleblower) yang Dilindungi LPSK Malah Diancam Penjara” [Berita Online ICJR 21 Agustus 2017] Tersedia di: https://icjr.or.id/dua- pelapor-whistleblower-korupsi-yang-dilindungi-lpsk-justru- terancam-masuk-penjara/.”
Ramadhan, Ardito. Dalam kasus Nurhayat, pelapor dugaan korupsi, bahkan dijadikan dugaan, diduga sebagai pengaruh buruk pemberantasan korupsi [Verkkouutiset Kompas.com 23/02/2022, 19:24 WIB], tersedia di website berikut: https://nasional.kompas.com/read/2022/02/23/19240381/kasus-nurhayati- pelapor-dugaan- korupsi-yang-malah-dijadikan-tersangka.
Wikipedia bahasa Indonesia, https: https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi.
Most read articles by the same author(s)
- Ali Hakim Lubis, Elfrida Ratnawati, RESTORATIF JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN , UNES Law Review: Vol 5 No 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
- Masyitoh YS, Elfrida Ratnawati, PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA DARI PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF , UNES Law Review: Vol 5 No 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)