PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN KARTU FLAZZ YANG DITERBITKAN OLEH BANK BCA

Main Article Content

Fauzan Ramadhan
Elfrida Ratnawati

Abstract

Technological developments have brought changes to payments in the form of cash in conventional metal and paper forms, which have now developed in the form of electronic payment instruments. The use of non-cash payment electronic money (FLAZZ) besides being able to facilitate transactions can also cause losses to the owner if the FLAZZ is lost or stolen. Transactions using e-money can be carried out without going through an authorization process such as a PIN (Personal Identification Number) so that e-money can be used easily by unauthorized persons. Bank Indonesia Regulation Number 20/6/PBI/2018 contains regulations related to financial compensation but are not clear and detailed, so these unclear regulations lead to different interpretations between institutions. The purpose of this paper is to find out the legal arrangements for electronic money owners in the event of a loss on an e-money card and to find out the responsibility of the bank as a provider of non-cash payment instruments for losses suffered by e-money. - the owner of the money card. The research method used in this paper is normative legal research method. Studies show that electronic money compensation can only be made if there is damage from the issuer. The bank is not responsible for losses to e-money owners due to user negligence that violates consumer protection principles. Banks as issuers of electronic money are not responsible for losses to FLAZZ owners where this rule violates the principle of consumer protection.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Ramadhan, F., & Ratnawati, E. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN KARTU FLAZZ YANG DITERBITKAN OLEH BANK BCA. UNES Law Review, 5(3), 745-755. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.347
Section
Articles

References

Djoni S.Gazali dan Rachadi Usman, 2012, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta.Firman Tumantara, 2016, Hukum Perlindungan Konsumen, Setara Press, Malang.
Hermansyah, 2012, Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi 2, Kencana Pranada MediaGroup, Jakarta.
Kamir, 2013, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Cet.12, Rajawali Pers, Jakarta.Peter Mahmud Marzuki, 2010, Peneliian Hukum, Predana Media Group, Jakarta.
R.Serfianto et.al., 2012, Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, dan UangElektronik, Visi Media, Jakarta.
Peter Mahmud Marzuki, 2010, Peneliian Hukum, Predana Media Group, Jakarta.
Baralemba, Adnan M. 2019. Cara Termudah Memahami, Melaksanakan, Serta Menulis Laporan Dan Artikel Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Deepublish.
Ridwan Khairandy, “Perjanjian Jual Beli”, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2016.
Z. Dunil, Kamus Istilah Perbankan Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2004.
Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Prenada Media Jakarta, 2005
Suharni, “Uang Elektronik (E-Money) Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial”, Jurnal Spektrum Hukum Vol 15 No 1 April 2018.
Rachmadi Usman,2017, Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran, Yuridika, Vol 32 No 1 (Januari 2017) hlm 135.
Mintarsih Sudarsono. 2013. “Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen”. Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 29, No. 2.
Ni Nyoman Anita Candrawati. 2014. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-money Sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial”. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 3, No. 1.
Haikal Ramadhan, dkk. 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tentang Uang Elektronik (E-money)”. Diponegoro Law Review, Vol. 5 No. 2.
Rifqy Tazkiyyaturrohmah, “Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern”, Jurnal Muslim Heritage Vol 3 No 1 Mei 2018.
Susanti, Ni Desak Made Eri, Ida Bagus Putra Atmadja, and AA Sagung Wiratni Darmadi."PERLINDUNGAN. HUKUM BAGI PEMILIK FLAZZ YANG DITERBITKAN OLEH BANK DALAM TRANSASKSI NON TUNAI." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 7.11 (2019): 1-14.
Roman Situngkir, “Penggunaan E-money Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”, Dalam Jurnal De Lega Lata-Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1 Januari-Juni 2018.
Poernomo,S. L. (2019). Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(1), 109-120.
R. Maulana Ibrahim. Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia. Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. 2006.
Wulan, Vieqi Rakhma, “Finacial Technology (Fintech) A New Transaction in Future,” Journal of Electrical Engineering and Computer Siences, Vol. 2 No. 1 (June 2017).
Undang-undang Negara Republik Indonesia Taun 1945.Kitab undang-undang hukum perdata.
Undang-Undang Repblik Indonesia Nomer 3 tahun 2004 tendang perubahan atas undang-undang republik Indonesia No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (ElectronicMoney).
Crishan Natasya Aritonang. 2020. Implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor: 19/8/Pbi/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional Dalam Sistem Pembayaran Non Tunai Dengan Kartu Debit, Universitas Lampung, Fakultas Hukum
Nastiti Linda Lintang Sari, dkk. 2019. Analisis Pengaruh Instrumen Pembayaran Non- Tunai Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia, Universitas Diponegoro, FakultasEkonomi
Putri Lestari, 2017. Perkembangan Instrumen Pembayaran Non Tunai Dalam MenyumbangPertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Universitas Brawijaya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.