PENGAWASANAN INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGANAN KANTOR OTORITAS BANDAR UADARA WILAYAH VI-PADANG TERHADAP KEAMANAN PENERBANGAN

Main Article Content

Darmini Roza
Ferdi Ferdi
Tomoharjo Tomoharjo

Abstract

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang  Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, penyelenggaraan penerbangan harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan, selamat, aman, efektif dan efisien. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 333 Undang-undang Nomor 1 Tentang Penerbangan, lahirlah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM  92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional.” Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pelaksananan kewenangan inspektur keamanan penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah-VI Padang dalam melakukan pengawasan keamanan penerbangan adalah berupa mandat yang didapat secara berjenjang dari Menteri Perhubungan yang didelegasikan kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara wilayah VI-Padang. Pengawasan keamanan penerbangan yang dilakukan Inspektur keamanan pada tahun 2021 berupa inspeksi dan monitoring. Kendala-kendala yang ditemui dalam  pelaksanaan kewenangan inspektur keamanan penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang dalam melakukan pengawasan keamanan penerbangan mencakup kendala internal, yaitu :1) Jumlah personil inspektur keamanan penerbangan Kantor Otoritas  Bandar Udara Wilayah VI-Padang masih kurang ; 2) Perencanan program pengawasan keamanan penerbangan masih memerlukan evaluasi perbaikan; 3) Data laporan dari hasil pengawasan belum semua terdokumentasi secara baik. Serta kendala eksternal yaitu adanya pembatasan dengan protokol kesehatan pada masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) serta pemotongan anggaran yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan sangat berpengaruh terhadap kuantitas pengawasan.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Roza, D., Ferdi, F., & Tomoharjo, T. (2022). PENGAWASANAN INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGANAN KANTOR OTORITAS BANDAR UADARA WILAYAH VI-PADANG TERHADAP KEAMANAN PENERBANGAN. UNES Law Review, 5(2), 275-285. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.325
Section
Articles

References

Endang Puji Lestari, Politik Hukum Navigasi Penerbangan, Setara Press, Malang, 2018
Jimly Asshidiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
Muchtaruddin Siregar, Beberapa Masalah Ekonomi dan Manajemen Transportasi, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, 2012.
S.F. Marbun, Hukum Administrasi Negara I (Administative Law I) FH UII Press, Yogyakarta, 2018.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 92 Tahun 2015 Tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 59 Tahun 2015
Tentang Kriteria, Tugas, Dan Wewenang Inspektur Penerbangan
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor Kp 129 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Dan Investigasi Keamanan Penerbangan.