Imlementasi Peningkatan Status Kesepakatan Damai Menjadi Acta Van Dading Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Main Article Content
Abstract
At present, in the application of applicable law in Indonesia there are known two Currently, there are two types of dispute resolution procedures under Indonesian law, namely judicial and non-judicial. ADR is an application of the dispute resolution process that already exists in Indonesian society. Currently, the Arbitration and Alternative Dispute Resolution Law No. 30 of 1999 applies to how to implement the Van Dading Settlement Amendment Law based on Supreme Court Decision No. 1 of 2016, which regulates the mediation process in court and its obstacles. raises the status of Acta Van Dading. Judgment No. 1 of 2016 in arbitration court. The research method used by the author is a qualitative research method with the methods of normative legal science. The result of the research work is the implementation of Acta Van Dading based on the mediation order of the Supreme Court No. 1 2016 to raise the status of peace agreements, that is, based on an order regulating mediation as a means of peaceful. dispute resolution. Article 13 The court notes that each mediator must have a mediator's certificate issued by the Supreme Court or the Supreme Court Accredited Practitioner Status Agreement (Acta Van Dading) based on Supreme Court Order No. 1/2016, which deals with mediation proceedings in court: a) Disagreement between the parties: b) Finding of common cause: c) Absence or time limit: d) Complexity of the dispute: e) Mistrust of the mediation: f) Non fulfilment of the agreement)
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Gaol, S. L. (2016). Pengaturan Hukum Mediasi Di Pengadilan Oleh Mahkamah Agung. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 7(1), 77–110.
Kartika, E. D., & Laitupa, S. (2022). Government Responsibilities in Fulfilling Victims’ Rights During the Rehabilitation and Reconstruction Phase After the Earthquake in Sulai Village, Ulumanda District, Majene Regency. Musamus Law Review, 5(1), 61–71. https://doi.org/10.35724/mularev.v5i1.4593
Lestari, R. (2013). Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 217. https://doi.org/10.30652/jih.v3i2.1819
Mulyana, D. (2022). Peningkatan Status Hukum Kesepakatan Perdamaian Oleh Mediator Di Luar Pengadilan Menjadi Akta Perdamaian. ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, 8(1), 19. https://doi.org/10.36913/jhaper.v8i1.168
Puspitaningrum, S. (2018). Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan. Spektrum Hukum, 15(2), 275. https://doi.org/10.35973/sh.v15i2.1121
Putra, D. R. (2021). Keunggulan Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Perdata Di Situasi Pandemi Covid-19. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 12(2), 391–410. http://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/6219
PutraAdi, K. (2022). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Selong. JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, 3(2), 3–21. https://doi.org/10.46601/juridica.v3i2.203
Rahmah, D. M. (2019). Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan. Jurnal Bina Mulia Hukum, 4(1), 1. https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i1.174
Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. Jurnal Ilmiah Cakrawarti, 4(1), 25–36. https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242
Theresia, F., Kusumawati, L., & Aristo, E. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Beritikad Baik yang Dirugikan Atas Penetapan Eksekusi Berdasarkan Akta Perdamaian. Notaire, 5(2), 235–260. https://doi.org/10.20473/ntr.v5i2.34993