Hilangnya Hak Kepemilikan Atas Tanah yang Terlantar (Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021)

Authors

  • Fatkhiyatus Sa’adah Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya
  • Habib Adjie Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya
  • Moh. Saleh Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1686

Keywords:

Agrarian Law, Abandoned Land Disputes, Elimination of Land Rights, Government Regulation No. 20 in 2021.

Abstract

Legal disputes over land rights have become a fundamental and complex problem in the history of the development of agrarian law in force in Indonesia. The inequality that occurs in the pattern of distribution of control, ownership, use and utilization of land, which is also exacerbated by the condition of many land being abandoned by land rights holders, either due to intentional or unintentional factors, has triggered widespread cases of land disputes that have occurred until At the moment. The government itself has attempted to create policies and related regulations, in order to find solutions in resolving cases of ownership disputes over abandoned land. This includes Government Regulation Number 20 of 2021, concerning controlling abandoned areas and land. In this research the author raises two issues, namely, what is the urgency of eliminating ownership rights to abandoned land based on Government Regulation Number 20 of 2021, and what legal remedies can be taken by land rights owners and/third parties who suffer losses due to their abolition rights to abandoned land based on Government Regulation Number 20 of 2021. This research is a form of normative legal analysis (normative legal research), using a statutory approach and a conceptual approach. This research also has important implications in the context of land law, especially in terms of protecting the rights of land owners and encouraging the use of productive land uses. It is hoped that the results will serve as a guide for land ownership rights holders, the government and legal practitioners to better understand the relevant regulations and the impact of loss of ownership rights to land due to abandonment in accordance with the provisions contained in Government Regulation Number 20 of 2021.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdullah, A., & Lala, A. (2020). Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Melalui Arbitrase Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 5(2), 1–11.
Abdullah, T. (2014). Teori Politik Agraria: Studi tentang Dinamika Konflik Agraria di Indonesia. Gadjah Mada University Press.
Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. Gema Keadilan, 7(1), 20–33.
Dian Aries Mujiburohman. (2019). Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Tim STPN Press.
Isnaini, A. A. (2022). Hukum Agraria Kajian Komprehensif. CV. Pustaka Prima.
Moeljarto, T. J., & Sudarto, E. (2016). Pengantar Hukum Agraria Indonesia. Kencana Prenada Media Group.
Ningtyas, D. C. A. (2023). Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian Bagi Pemiliknya Dalam Hukum Agraria Yang Di Dasari UUPA. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (E-Issn: 2776-1916), 3(01), 28–35.
Sa’adah, F., Adjie, H., & Saleh, M. (2023). Hilangnya Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Terlantar (Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021). Jurnal Hukum, 20(2), 860–872.
Soesilo, D., & Ruky, S. (2015). Permasalahan Agraria di Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Sulistyaningsih, R. (2021). Reforma Agraria di Indonesia. Perspektif, 26(1), 57–64.
Supriyadi, D. (2017). Reforma Agraria dalam Perspektif Hukum dan Sosial. PT. Raja Grafindo Persada.
Tanjung, A., & Mansyur, M. (2022). Dampak Sains Modern Terhadap Lingkungan dalam Perspektif Teologi Islam. Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy, 3(2), 59–100.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai Atas Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Divisi : Cagar Budaya).
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.

Downloads

Published

2024-02-27

How to Cite

Sa’adah, F. ., Adjie, H. ., & Saleh, M. . (2024). Hilangnya Hak Kepemilikan Atas Tanah yang Terlantar (Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021). UNES Law Review, 6(2), 7782–7790. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1686

Issue

Vol. 6 No. 2 (2023)

Section

Articles

License

Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:

  1. Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
  2. Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
  3. Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.