Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu Melalui Mekanisne Non-Yudisial (Studi Terhadap Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2o22 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu)

Main Article Content

Yunita Syofyan
Didi Nazmi

Abstract

Based on Law No.26 of 2000 TentaofHuman Rights Court, apart from going through court, past serious human rights violations can be resolved through non-judicial mechanisms. Formation of a non-judicial resolution team for past serious human rights violations based on Presidential Decree Number 17 of 2022 whose task is to carry out non-judicial tasks to reveal cases of serious human rights violations and recommend concrete and dignified remedies for victims of serious human rights violations. Then. The question is, does the Non-Judicial Resolution Team for Past Serious Human Rights Violations have non-judicial authority in disclosing cases of past gross human rights violations?

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Syofyan, Y., & Nazmi , D. (2024). Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu Melalui Mekanisne Non-Yudisial (Studi Terhadap Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2o22 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu). UNES Law Review, 6(2), 6929-6943. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1577
Section
Articles

References

Akmal, 2015, Hak Asasi Manusia Teori Dan Praktik , Padang : UNP Press
Antonius Cahyadi dan E.Fernando M.Manulang, 2007, Pengantar Ke Filsafat Hukum. Jakarta : Prenadamedia Group
Bagir Manan dkk., 2006, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia.Bandung : PT. Alumni
Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, 2007, Hak Asasi Manusia Dan Hukumnya, Jakarta : PECIRINDO
Jimly Asshiddiqie, 2006, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta :Konstitusi Press
Joko Setiyono,2020, Peradilan Internasional Atas Kejahatan HAM Berat, Semarang : Pustaka Magister
Majda El Muhtaj, 2008, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada
Muladi (Editor), 2009, Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Bandung : Refika Aditama
Peter Davis,1994, Hak-Hak Asasi Manusia Sebagai Sebuah Bunga Rampai, (Diterjemaahkan dan kata pengantar oleh A. Rahman Zainuddin dari Judul asli Human Rights. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia,
Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
Pusham UII, Mengurai Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif).Yogyakarta : Pusham UII
Soehino, 2005, Ilmu Negara, Yogyakarta : Liberty
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi
Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Yang Berat Masa Lalu
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006
Statuta Roma 1998
Indah Sari, 2015, Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) Dan Peranan International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana International, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum – Universitas Suryadarma| Volume 06 No. 1, September 2015
Viddy Firmandiaz dan Jadmiko Anom Husodo, 2020, Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusai Berat Di Indonesia Oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Kewenangannya (Studi Kasus Timor-Timur), Jurnal Res Publica Vol. 4 No. 1, Januari - April 2020
Mega Oktaviana, 2021, Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Oleh Omar Hassan Al-Bashir Di Darfur, Sudan, Jurnal Belli Ac Pacis. Vol. 7 No. 2, Desember 2021