Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengguna Qris dan Penanganan Penipuan dalam Bertransaksi
Abstract
In using e-payments such as e-money, it is highly recommended to pay attention to technology that has weaknesses in its technical use. This causes problems regarding the payment system that uses electronic money, especially QRIS, which is becoming increasingly complex so that it demands legal protection with regulations for QRIS users, then also causes the vulnerability of criminal acts of fraud committed in using QRIS. The legal protection that can be given to QRIS user consumers is through preventive legal protection related to digital transactions through the QRIS system carried out with an understanding and awareness for the public regarding the procedures for using the QRIS system in transactions including potential criminal acts. Repressive legal protection is carried out with certain developments by law enforcement officials so that they are ready and alert in the face of criminal acts of digital transactions that utilise the QRIS system. In addition, if the QRIS system is internally problematic, it is necessary to regulate the liability of the QRIS system maker or publisher for the losses incurred. Apply the ITE Law to perpetrators who commit fraud against consumers in transactions using QRIS.
Downloads
References
A. Asnawi, “Kesiapan Indonesia Membangun Ekonomi Digital Di Era Revolusi Industri 4.0,” J. Ilmu Indonesia., 2022, 7(1).
A. Kemajuan et al., “Legal Protection for Consumers in Reviewing a Product on Social Media from the Offense of Defamation,” 2021, 9 (1).
A. Muhammad Aswin Anas, A. Yunus, M. M. Athallariq Gio, and N. Wulandari, “Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong tentang Vaksinasi,” Amanna Gappa, 2021, 2(1).
A. Yetno, “Penyelesaian Kasus Hukum Pada Transaksi Elektronik Atau ECommerce Bagi Konsumen di Era Digital di Indonesia,” Satya Dharma, 2022, 5(2).
B. Effendi, “Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (ECommerce) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat,” Syiah Kuala Law J., 2020, (4) 1.
G. S. Saleh and G. S. Saleh, “Juridical Analysis of the Crime of Online Store Fraud in Indonesia,” J. Huk. dan Peradil.,2022, 11 (1).
H. A. Gilang Rizaldi, “Studi Kualitatif Penggunaan QRIS (Quick Respond Indonesian Standard) dalam Pemungutan ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) (Studi Empiris pada Masjid-Masjid di Kota Padang),” Eksplor. Akunt., 2023, 5 (1).
I putu Rasmadi Arsha Putra, Dewa Gede Pradnya Yustiawan, Aspek perlindungan Hukum terhadap nasabah atas penyelenggaraan EPayment berbasis QR-Code, Jurnal Kertha Wicaksana, 2022, 16 (2).
I. Liswanty, W. Dari, R. Hasanah, and N. M. Saragih, “Perkembangan Pembayaran Digital : Meningkatkan Strategi Intensi Penggunaan QRIS Pada Generasi Millenial di Kota Medan,” Accumulated J., 2023, 5(1).
K. Benuf, S. Mahmudah, and E. A. Priyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia,” Refleks.
Huk. J. Ilmu Hukum., 2019, 3(2).
Lee, J. (2022). MAS untuk memperjelas tanggung jawab yang dipegang oleh konsumen, perusahaan keuangan dalam penipuan pembayaran elektronik. https://www.businesstimes.com.sg/banking-finance/mastaskforce-to-make-clear-the-liabilityheld-by-consumers-financial-firms-i
Makarim, E. (2008). Kompilasi Hukum Telematika. Jakarta: Gravindo Persada.
Moh noval, ramon Nofrial, Siti Nurkhotijah, analisis yuridis proses penyelesaian tindak pidana terhadap pelaku penipuan melalui pembyaran elektronik untuk mewujudkan perlindungan hukum, Jurnal Ilmiah Hukum dan hak Asasi manusia (JIHHAM), 2022, 2(1).
M. K. Niken Widowati, “Adopsi Pembayaran Digital Qris Pada Umkm Berdasarkan Technology Acceptance Model,” J. Dev. Econ. Soc. Stud., 2022, 1(2).
M. Mohd Ali and N. Farhana Mohd Zaharon, “Phishing as Cyber Fraud: The Implications and Governance,” Hong Kong J. Soc. Sci.,2021,57(1).
M. Radho and N. I. Lestari, “Students’ Interest in Using the Quick Response Code Indonesian Standard Payment System for Vocational Education Program Students Serang Raya University,” J. Keuang. dan Perbank.,2022, 2 (1).
Oktaviana Bnada Saputri, Preferensi Konsumen dalam menggunakan quick response code Indonesia standard sebagai alat pembayaran digital, jurnal kinerja,2020, 17 (2).
Peter Mahmud marzuki, penelitian Hukum, edisi revisi, 2019, Jakarta, kencana.
Philipus M. Hadjon, 2007Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Peradaban.
P. Ameliani, H. Iskandar, and D. J. Wardana, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar BPOM,” ALMANHAJ J. Huk. dan Pranata Sos. Islam, 2022, 4 (2).
Suasana, I. S. (2022). Prediksi Penipuan Digital yang Berkembang.
http://sistem-komputers1.stekom.ac.id/informasi/baca/PrediksiPenipuan-Digital-yang-berkembangdi2022/615b40819f4660d092d6a7c1af4f9466fc413af9
Supriyono, S., Sholichah, V., & Irawan, A. D. Urgensi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Era Pandemi Covid-19 di Indonesia. Jurnal
Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2022, 1(2).
S. Hidayati et al., “Sosialisasi Sistem Pembayaran Elektronik (QRIS) dan Pecahan Uang Kertas Tahun Emisi (TE) 2022 Kepada Masyarakat Desa
Lampeunurut,” J. Pengabdi. Aceh, 2023, 3(1).
S. Puspasari, “Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi,” Jurist-Diction, 2020, 3(1).
S. Subekti, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Jual Beli Rumah Deret Dengan Sistem Pre Project Selling Berdasarkan Ppjb,” Lex J.,2020, 4(1).
W. Seputri and M. Yafiz, “QRIS sebagai Alat Transaksi Digital Generasi Z: Analisis Faktor,” Adzkiya J. Huk. dan Ekon. Syariah, 2022, 10 (2).
Yudo, A. M. D. S. (2005). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT Raja Grafindo Persad.
Copyright (c) 2024 I Komang Krisma Bima Tara, Amad Sudiro
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
