Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Autentik

Article Sidebar

ARTICLE PDF
Published: Dec 15, 2023
DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1308
Keywords:
Criminal Liability, Notary, Forgery, Authentic Deed

Main Article Content

Dofana Givanti
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
Rasji Rasji
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Abstract

The purpose of writing this article is to be able to know and analyse how the notary's liability for forgery of authentic deeds. This article uses normative research type with statutory research approach and conceptual approach, and uses descriptive qualitative data analysis with deductive thinking method. Criminal offences by notaries for the act of forgery of authentic deeds can be subject to sanctions contained in the Criminal Code with applicable provisions, in this case, namely the criminal act of forgery. Notaries who commit criminal offences must be punished, and the Criminal Code in general can be applied to the Notary in accordance with the principle of lex specialis derogate legi generali which is interpreted a contrario, namely as long as there is no regulation regarding criminal sanctions in the UUJN specifically, the provisions of general criminal sanctions (Criminal Code) will apply. Criminal responsibility carried out by the Notary, namely for the criminal act of forgery of authentic deeds, namely by going through the process in the Criminal Justice System related to the submission of allegations of forgery of authentic deeds starting from the investigation process to the trial. Falsification of an authentic deed made by a notary has implications for the authentic deed to be null and void.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Givanti, D., & Rasji, R. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Autentik. UNES Law Review, 6(2), 5294-5299. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1308
Issue
Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Section
Articles
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Hak cipta :

Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:

  1. Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
  2. Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
  3. Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.

References

Abigail, A. D. (2022). Tindak Pidana Dugaan Pemalsuan Akta Otentik Dan Keadaan Perlindungan Hukum Notaris. 2(3), 506–514.
Andriana, K. U., & Irawan, A. D. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akte Berdasarkan Keterangan Palsu Dari Para Pihak. 1(1), 25–37.
Ardiansyah, E., Rachman, R., & Saleh, M. (2022). Batasan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya. 4(2), 432–451.
Arlingga, D. D. (2017). Keabsahan Akta Autentik yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Pemalsuan. 2(2), 300–314.
Ayutiar, E. T. (2020). Tanggung Jawab Dan Sanksi Terhadap Notaris Yang Turut Serta Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akta Jual Beli Saham ( Studi Kasus Putusan Nomor 9 / PID / 2019 / PT . BTN ). 2.
Dwi, N., & Fauzal, C. (2021). Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pemalsuan Tanda Tangan Oleh Penghadap Dalam Akta Notaris ( Studi Kasus Putusan Pt Bandung Nomor 256 / PDT / 2020 / PT . BDG ). 3.
Fatimah, P. T. (2020). TANGGUNG JAWAB NOTARIS DAN PPAT YANG MELAKUKAN PEMALSUAN AKTA AUTENTIK ( STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 451 / K . Pid /. 2.
Fitri, A. I., & Mahmudah, S. (2023). Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) Perseroan Terbatas di Kota Semarang. 5(2), 1399–1410. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3198
Hendra, R. (n.d.). officium nobile ). 3(1).
Hermawati, R. (2020). PEMALSUAN AKTA AUTENTIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS ( STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1003 K / PID / 2015 ). 2(2), 160–177.
Iqbal, M. (2022). Kepastian hukum akta e-rups yang dibuat notaris menurut asas tabellionis officium fideliter exercebo. 11(1), 81–91. https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1729
Mei, N., Amalia, R., Musakkir, M., & Muchtar, S. (2021). AL-ISHLAH : Jurnal Ilmiah Hukum Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta. 24(1), 188–206.
Muhammad, F. N., Widowaty, Y., Rahardjo, T., & Artikel, I. (2019). Penerapan sanksi pidana terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris. 1–13. https://doi.org/10.18196/mls.1101