Analisis Perlindungan Hukum Atas Kerugian Investor Publik Akibat Praktik Insider Trading Berdasarkan Hukum Positif Indonesia
Main Article Content
Abstract
This article is motivated by the rapid development of the world of capital markets in Indonesia, and it cannot be denied that one of the crimes occurring in the world of capital markets is the practice of insider trading. This research uses a normative juridical approach, namely a type of approach that examines or analyzes secondary data such as library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Regulations regarding the practice of insider trading already have a legal umbrella in Article 95 and Article 99 of Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets, but in fact the existence of a legal umbrella with these articles still creates unclear implementation and law enforcement regarding insider trading cases. happened in Indonesia. Situations like this then contribute to losses felt by other public investors. Therefore, this research will discuss legal protection arrangements and legal remedies for public investors who experience losses due to insider trading practices based on Indonesian positive law. This research uses a normative juridical method with the Statute Approach. Legal protection for public investors for losses resulting from insider trading practices is regulated as immaterial losses which can take legal action through litigation, namely civil lawsuits with the argument of unlawful acts, or non-litigation through the Alternative Institution for Financial Services Sector Dispute Resolution which is provided by OJK.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Badan Pusat Statistik. (2023). Transaksi dan Indeks Saham di Bursa Efek 2023. In Badan Pusat Statistik.
Brazier, G. (1996). Insider Dealing : Law & Regulation. Cavendish Publishing Limited.
Daniri, M. A. (2006). Good Corporate Governance : Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia. Ray Indonesia.
Dewi, I. A. N. M., & Suarbha, I. W. (2014). Penanggulangan Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading) di Bidang Pasar Modal ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana. Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum, 1–5.
Fuady, M. (1996). Pasar Modal Modern: Tinjauan Hukum. Citra Aditya Bhakti.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
________. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
________. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
Liputan6. (2023). Kasus Insider Trading Indosat Dinilai Membingungkan. Liputan6.com. https://www.liputan6.com/news/read/37503/kasus-iinsider-tradingi-indosat-dinilai-membingungkan
Matheus, J. (2021). E-Arbitration: Digitization Of Business Dispute Resolution Pada Sektor E-Commerce Dalam Menyongsong Era Industri 4.0 Di Tengah Pandemi Covid-19. Lex Renaissance, 6(4), 692–704.
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
Wagino. (2021). Tinjauan terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14384/Tinjauan-terhadap-Gugatan-Perbuatan-Melawan-Hukum.html
Yunadi, P. (2017). Kajian Hukum Transfer Pricing (Penentuan Harga Transfer) Pajak Penghasilan Perusahaan Multinasional di Indonesia. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.