Penetapan Honorarium Notaris dalam Pembuatan Akta di Kota Pariaman
Article Sidebar
Citation Statistic
Main Article Content
Abstract
The violation of the Code of Ethics that occurred in Pariman City was caused by the Notary's actions which were not in accordance with the Regulations on the Notary's Office and the Notary's Code of Ethics. Meanwhile, the violation of the Code of Ethics in Pariaman City was the determination of the Notary's Honorarium which was below the stipulated standards. determine the UUJN and the Notary's Code of Ethics, with this the Notary concerned has violated article 36 UUJN No. 2 of 2014 and the Notary's Code of Ethics in article 4 paragraph 10. Implementation of determining the Notary's honorarium in making deeds in the city of Pariaman. The honorarium received by Notaries in Pariaman was a violation of the Code of Ethics which violated Article 4 paragraph 10 of the 2015 Notary Code of Ethics. according to its authority. Up to Rp. 100,000,000.00 the maximum honorarium received is 2.5%, then above Rp. 100,000,000.00 - Rp. 1,000,000,000.00 one billion the maximum honorarium received is 1.5%, above Rp. 000,000,000.00 honorarium received is based on an agreement between the Notary and the parties, but does not exceed 1% according to the object for which the deed is made. The honorarium received by Notaries in Pariaman was a violation of the Code of Ethics which violated Article 4 paragraph 10 of the 2015 Notary Code of Ethics which resulted in the Notary concerned committing a violation, for several reasons, namely because the client was incapable and there was a mutually acquainted relationship between the client and the Notary concerned. Supervision by the Notary organization in determining the Notary's honorarium in connection with the making of deeds in the city of Pariaman. Supervision from the Indonesian Notary Association (I.N.I) on the behavior and actions of Notaries in Pariaman so that unhealthy competition does not arise through the determination of Notary Supervision to differentiate between the behavior and actions carried out by Notaries in carrying out their positions by the Supervisory Council.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Amriaty, Nurul. "Penegakan Hukum atas Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Yang Memberikan Teguran Tertulis Kepada Notaris" Jurnal Suara Hukum 4.1 (2022): 62-85.
Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU No. 30 tahun 2004, LN No.117 Tahun 2004, TLN No.4432. ps. 16 huruf a.
Habib Adjie (2009), Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
Haryati, Felisa. "Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (Ini)”." Jurnal Hukum Volkgeist 3.1 (2018): 74-88.
Undang-Undang Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 5 tahun 1999, LN No.33 Tahun 1999 , TLN No.3817. ps. 1 huruf f
Gunawan, I. Ketut Adi, I. Nyoman Sumardika, and Ida Ayu Putu Widiati. "Penetapan Honorarium Notaris dalam Praktik Pelaksanaan Jabatan Notaris" Jurnal Konstruksi Hukum 1.2 (2020): 369-373.
Irwansyah dan Ahsan Yunus, (2021), Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, Cet. 4, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
Soerjono Soekanto,(1986), Pengantar Ilmu Hukum, UI Press, Jakarta.
E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum, (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum), Kanisius, Yogyakarta,2003.
Yunita Laytno, Sinkronisasi Pengaturan Honorarium Jasa Notaris antara UUJN dengan Kode Etik Notaris Acta Comitas,2019, 4(1), 22–33.
Ningsih, A., Faisal, & Adwani., Kedudukan Notaris sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum. Mimbar Hukum, 2019, 27(1), 15–28.
Prasetiyo, A. (2017). Kewajiban Notaris dalam Menjalankan Prinsip Tata Kelola Kantor Notaris Jurnal Akta, 4(3), 441–448.
Soerjono Soekanto, (1983), Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta.
Most read articles by the same author(s)
- Delfiyanti Delfiyanti, Aspek Hukum terkait Penerbangan Lintas Batas berdasarkan Konvensi Chicago , UNES Law Review: Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
- Pujha Setiawan J, Azmi Fendri, Syofiarti Syofiarti, Peranan PPAT dalam Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik di Kota Sungai Penuh , UNES Law Review: Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
- Monarisya Rialin, Zainul Daulay, Delfiyanti Delfiyanti, Pelaksanaan Indikasi Geografis oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (Mpig) Pasca Sertifikasi di Kepulauan Meranti dan Solok , UNES Law Review: Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
- Novitra Nanda, Ismansyah Ismansyah, Azmi Fendri, Kekuatan Pembuktian Surat Dibawah Tangan yang Dilegalisasi oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 362/PID.B/2020/PN PDG) , UNES Law Review: Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
- Rinaldi Sarza, Ismansyah Ismansyah, Azmi Fendri, Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan yang Disahkan oleh Notaris pada Perkara Perdata (Studi Kasus Perkara Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Pdg) , UNES Law Review: Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
- Junaldi Ihsan, Azmi Fendri, Delfiyanti Delfiyanti, Pelaksanaan Penyerahan Protokol Notaris yang Meninggal Dunia Kepada Majelis Pengawas Daerah Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris Studi Kasus di Kabupaten Padang Pariaman , UNES Law Review: Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
- Reza Putri, Azmi Fendri, Syofirman Syofyan, Implementasi Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Pemeriksaan Protokol Notaris di Kota Solok , UNES Law Review: Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
- Angga Pratama, Elwi Danil, Azmi Fendri, Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , UNES Law Review: Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
- Nora Aisa, Khairani Lubis, Azmi Fendri, Perlindungan Pekerja Anak sebagai Anak Buah Kapal (Studi Anak Buah Kapal Nelayan Juragan di Teluk Kabung Tengah Bungus) , UNES Law Review: Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
- Devia Rahma Pratisa, Azmi Fendri, Syofiarti Syofiarti, Pendaftaran Akta Wasiat Ke Pusat Daftar Wasiat oleh Notaris di Kota Padang , UNES Law Review: Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)