Tanggung Jawab PPAT dalam Peralihan Hak Atas Tanah di Kota Padang
Article Sidebar
Published
Sep 28, 2023
Keywords:
PPAT, Land, Responsibility, Legal Certainty
Citation Statistic
Main Article Content
Dilon Scandhiva Ramadi
Azmi Fendri
Abstract
The responsibility borne by PPAT is not only to the parties in terms of making land deeds but is also responsible for managing the deed effectively so that it is completed quickly, monitoring land sale and purchase transactions, and carrying out PPAT obligations by PMNA/Kep BPN RI No. 3 of 1997 concerning provisions for the implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning land registration as amended by the regulation of the head of the land agency Number 8 of 2012. An empirical juridical approach method was used, where data collection was carried out by field research which can support existing theories after analysis conclusions are drawn. Based on the research results, it was found that there were still PPATs carrying out their duties not based on the provisions of the statutory regulations written above.
Downloads
Download data is not yet available.
Article Details
How to Cite
Ramadi, D., Fendri, A., & Hasbi, M. (2023). Tanggung Jawab PPAT dalam Peralihan Hak Atas Tanah di Kota Padang. UNES Law Review, 6(1), 2168-2180. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1002
Section
Articles
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Arba, Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah, Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
Arba, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia-Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria,Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, 2005.
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Jakarta: Djambatan, 2007.
Christian Assikin,Y., Abubakar L., & Anisa Lubis, N. (2019). TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH BERKAITAN DENGAN DIBATALKAN AKTA JUAL BELI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. ACTA DJURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 3(1), 80-97 Retrived from http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/211
Ni Nyoman Putri Satrianingsih dan A.A Ngurah Wirasila, “Peralihan Hak Milik Tanah Melalui Perjanjian Jual Beli Dibawah Tangan”, Jurnal OJS.Unud.ac.id”, Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2021.
R. Setiawan, Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya, Bandung: Bina Cipta, 1987.
Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.
Sri Soedewi MS, Hukum Jaminan Indonesia Pokok-Pokok Jaminan dan Jaminan Perorangan, Yogyakarta: Bina Usaha, 1980.
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT.Intermasa, 2001.
Wulan, Sri., Hasrul, Muh., Arisaputra Ilham, Muh.(2020). TANGGUNG JAWAB HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ATAS HILANGNYA LEMBAR PERTAMA AKTA.WIDYA PRANATA HUKUM 4(1) Retrieved from http://doi.org/10.3731/widyapranat.vi1.554
KUHPerdata
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960
Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004
Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
Arba, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia-Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria,Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, 2005.
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Jakarta: Djambatan, 2007.
Christian Assikin,Y., Abubakar L., & Anisa Lubis, N. (2019). TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH BERKAITAN DENGAN DIBATALKAN AKTA JUAL BELI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. ACTA DJURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 3(1), 80-97 Retrived from http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/211
Ni Nyoman Putri Satrianingsih dan A.A Ngurah Wirasila, “Peralihan Hak Milik Tanah Melalui Perjanjian Jual Beli Dibawah Tangan”, Jurnal OJS.Unud.ac.id”, Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2021.
R. Setiawan, Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya, Bandung: Bina Cipta, 1987.
Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.
Sri Soedewi MS, Hukum Jaminan Indonesia Pokok-Pokok Jaminan dan Jaminan Perorangan, Yogyakarta: Bina Usaha, 1980.
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT.Intermasa, 2001.
Wulan, Sri., Hasrul, Muh., Arisaputra Ilham, Muh.(2020). TANGGUNG JAWAB HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ATAS HILANGNYA LEMBAR PERTAMA AKTA.WIDYA PRANATA HUKUM 4(1) Retrieved from http://doi.org/10.3731/widyapranat.vi1.554
KUHPerdata
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960
Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004
Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
Most read articles by the same author(s)
- Pujha Setiawan J, Azmi Fendri, Syofiarti Syofiarti, Peranan PPAT dalam Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik di Kota Sungai Penuh , UNES Law Review: Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
- Novitra Nanda, Ismansyah Ismansyah, Azmi Fendri, Kekuatan Pembuktian Surat Dibawah Tangan yang Dilegalisasi oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 362/PID.B/2020/PN PDG) , UNES Law Review: Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
- Rinaldi Sarza, Ismansyah Ismansyah, Azmi Fendri, Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan yang Disahkan oleh Notaris pada Perkara Perdata (Studi Kasus Perkara Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Pdg) , UNES Law Review: Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
- Junaldi Ihsan, Azmi Fendri, Delfiyanti Delfiyanti, Pelaksanaan Penyerahan Protokol Notaris yang Meninggal Dunia Kepada Majelis Pengawas Daerah Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris Studi Kasus di Kabupaten Padang Pariaman , UNES Law Review: Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
- Reza Putri, Azmi Fendri, Syofirman Syofyan, Implementasi Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Pemeriksaan Protokol Notaris di Kota Solok , UNES Law Review: Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
- Angga Pratama, Elwi Danil, Azmi Fendri, Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , UNES Law Review: Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
- Nora Aisa, Khairani Lubis, Azmi Fendri, Perlindungan Pekerja Anak sebagai Anak Buah Kapal (Studi Anak Buah Kapal Nelayan Juragan di Teluk Kabung Tengah Bungus) , UNES Law Review: Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
- Devia Rahma Pratisa, Azmi Fendri, Syofiarti Syofiarti, Pendaftaran Akta Wasiat Ke Pusat Daftar Wasiat oleh Notaris di Kota Padang , UNES Law Review: Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
- Salma Hayaturrahmi, Azmi Fendri, M Hasbi, Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Wasiat yang di Buat Dihadapannya di Kota Padang , UNES Law Review: Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
- Raji Saputra, Azmi Fendri, Delfiyanti Delfiyanti, Penetapan Honorarium Notaris dalam Pembuatan Akta di Kota Pariaman , UNES Law Review: Vol 6 No 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)