Aspek Hukum terkait Penerbangan Lintas Batas berdasarkan Konvensi Chicago
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
At the time, air transport world have mounted at full speed and seen from to the number of plane type and form which have been yielded. Pursuant to Section 1 Convention of Chicago year 1944 about Civil Air Navigation that every state have exclusive and full of sovereignty of air room residing in above its region of him. This convention also recognize and give rights to state to do interception related to straightening of sovereignty state above its air room. In practice, some time the foreign aeroplane thrust into other state air region without permit beforehand. Therefore enabled a state to do interception in the form of commemoration to the foreign plane to go out from regional room of its air. At certain level, even can be shot if remain to fight against. One side, this action is confessed as part of straightening of state sovereignty. But on the other side, usage of tight interception abusively can generate the fall of victim. Therefore, usage of rights of interception need clear arrangement and strong control.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
E.G. Sweeney, 1972, “Adjusting the Conflicting Interest of Landowner and Aviation in Anglo-American Law”, dikutip oleh Priyatna Abdurrasyid dalam “Kedaultan Negara di Ruang Udara”, Pusat Penelitian Hukum Angkasa, Jakarta,
H.A. Wassenbergh, 1962, “Post-War International Civil Aviation Policy and The Law of The Air”, The Haque
Hambali, Yasidi, “Hukum dan Politik Kedirgantaraan”, Pradnya Paramita, Jakarta.
Istanto, F. Sugeng, 1998, “Hukum Internasional”, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta
Likadja, Frans, 1987, “Masalah Lintas di Ruang Udara”, Penerbit Bina Cipta
Martono, K, 2007, “Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Mauna, Boer, 2003, “ Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global”, Penerbit PT. Alumni, Bandung
Purwanto, Harry, 1997, “Penegakan Kedaulatan Negara dan Hukum di Ruang Udara Melalui Lembaga Intersepsi”, Laporan Penelitian, UGM
Shaw, Malcolm. N, 1991, “International Law”, Grotius Publication Limites
Saefullah,Wiradiradja, 2006, Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan terhadap Penumpang Menurut Hukum Udara Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.25, Jakarta
Wiradiradja, E. Saefullah, 1990, “Tinjauan Singkat Atas Berbagai Pernjanjian Internasional di Bidang Hukum Udara”, Penerbit Lisan, Bandung