Peranan PPAT dalam Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik di Kota Sungai Penuh
Main Article Content
Abstract
PPAT is a public official authorized to draw up Deeds for Granting Mortgage Rights (APHT), in which the deed will be used as basic evidence for registration of Mortgage Rights at the Land Office and PPAT is required to submit APHT and supporting documents to the Land Office within 7 days after the deed is signed. In Article 14 of the Electronic Mortgage Service Regulations, it has also been limited to the 7th day, if it is not carried out then the PPAT mortgage registration document is automatically uploaded, it is considered giving approval by the system. The presence of Electronic Mortgage Registration has not run smoothly and has resulted in APHT and supporting documents submitted by the PPAT in the Sungai Full City area to the Land Office past the applicable regulatory deadline. The results of the study found that: 1. The role of the PPAT is to check Certificate, Making Deed of Granting Mortgage Rights (APHT), Power of Attorney for Imposing Mortgage Rights (SKMHT), and submitting Deeds for Granting Mortgage Rights and supporting documents to Creditors (Banks) to continue registration to the Land Office by Creditors (Banks), but with a lack of understanding and the knowledge of the PPAT in SungaiFull City regarding the registration of Mortgage through electronic system services, the role of the PPAT in SungaiFull City is still not in accordance with Ministerial Regulation Number 5 of 2020 concerning Electronically Integrated Mortgage Services. 2. PPAT Constraints in Registering Mortgage Rights Electronically in Sungai Full City, namely: There is still a lack of inspection, Network Disruption, collateral object certificates have not been validated and problems found, there are legal violations against PPATs who do not comply with the time limit provisions in submitting APHT and supporting documents to the Land Office and abusing authority by carrying out creditor user account obligations.
Downloads
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1992.
Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
Samsaimun, Peraturan Jabatan PPAT : Pengantar Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Di Indonesia, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2008.
Urip Santoso, Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah, Prenada Media Grub, Jakarat, 2010.
Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta , 2008.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.
Abuzayid Bustami, Peranan Pejabat Pembuat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pendaftaran Tanah, Volume 18 Nomor 2, Bulan Mei 2020.
Azmi Fendri dan Busyra Azheri. Fundamental Principles Of Mineral And Coal Resources Management In The Regional Autonomy Era. Kanun. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 24, No. 3 (December, 2022).
Tagor Mulya Paranduri, Peran PPAT Dalam Proses Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020, Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Umsu Vol. 1, No. 1 Januari-juni 2022.
http://repository.uin-suska.ac.id/7086/4/BAB%20III.pdf.
https://eprints.umm.ac.id/37516/3/jiptummpp-gdl-sahidinnas-50983-3-babii.pdf