PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN TERADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
Main Article Content
Abstract
The application of restorative justice by the Pasaman District Prosecutor's Office to perpetrators of criminal acts of narcotics abuse is an approach in the criminal justice system that focuses on restoration, reconciliation and restoration of relationships damaged by criminal acts. The aim of this research is to examine the implementation of restorative justice by the Pasaman District Prosecutor's Office towards perpetrators of criminal acts of narcotics abuse using empirical juridical methods. The results of this research show that restorative justice for perpetrators of narcotics abuse has been implemented but is not optimal because there are still obstacles, based on Attorney General Regulation Number 18 of 2021 which can only be applied to narcotics addicts, narcotics abusers and victims of narcotics abuse, in the event that they are caught or arrested by the police, evidence of usage expires in one day and also the prosecutor must check whether the suspect is the final user (end user), check the suspect's profile in relation to financial transactions and the suspect's way of life (know your suspect), and must meet the requirements of the results The perpetrator's integrated assessment team tested positive for using narcotics. The obstacle faced by the prosecutor's office is because the prosecutor's office is not directly involved in the investigation process, so the prosecutor's office does not yet know whether the perpetrator can actually implement restorative justice or not, whether the perpetrator is really a narcotics addict, whether the evidence has been used up so The prosecutor's office must coordinate between sectors. And the effort to overcome the obstacles is by profiling or mapping, where the prosecutor's office must look at the perpetrator's legal status, user history, to his involvement in using the narcotics
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Hanafi, Arief, Dkk, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan”
Rudiansyah, “Eksistensi komisi kejaksaan republik Indonesia Setelah berlakunya undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 Tentang aparatur sipil Negara”, Jurnalintelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains, Volume 10, Nomor 1, 2021, Hlm. 155.
Widhia Arum Wibawama, Apa Itu Restorative Justice? Dasar Hukum Dan Syaratnyahttps://News.Detik.Com/Berita/D-6347468/Apa-Itu-Restorative-Justice-Dasar-Hukum-Dan-Syaratnya (Dikunjungi Pada Tanggal 21 Juli 2023 Pukul 19.35)
Https://News.Detik.Com/Berita/D-6590820/Kejagung-Penerapan-Restorative-Justice-Bagi-Pemakai-Narkoba-Jangan-Main-Main (Dikunjungi Pada Tanggal26 Juli 2023 Pukul 08.54)
https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6217198/penjelasan-kejati-jatim-soal-restorative-justice-terhadap-tersangka-narkoba (Dikunjungi pada tanggal 1 Agustus 2023 pukul 10.41)
"Ciri-ciri Pengguna Sabu, Jenis Narkoba yang Menjerat Ammar Zoni" https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6611463/ciri-ciri-pengguna-sabu-jenis-narkoba-yang-menjerat-ammar-zoni. (Dikunjungi pada tanggal 20 Agustus 2023 pukul 13.00)
https://fh.unair.ac.id/restorative-justice-bagi-pelaku-penyalahgunaan-narkotika (Dikunjungi pada tanggal 20 Agustus 2023 pukul 13.15)
76.
Undang-Undang No. 8 Tahun 1991 Tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
Peraturan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika