Pelaksanaan Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di Unit Satreskrim Polresta Bukittinggi
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
One type of embezzlement crime is embezzlement in office. The crime of embezzlement in office is regulated in Article 374 of the Criminal Code. Embezzlement in office is a crime committed by a person because of an employment relationship which initially started with a party's trust in another party, which ended with dishonesty of one of the parties, namely the perpetrator of the embezzlement, especially embezzlement often occurs by people who hold goods and is related to their work or position. The purpose of this research is to determine the process of carrying out investigations by the Bukittinggi Police Satreskrim Unit regarding criminal cases of embezzlement in office. The type of research method used in the research is empirical juridical in the form of exploratory research. The results of this research are how the investigation process carried out by Bukittinggi Police investigators was carried out in determining the articles violated by the perpetrators of the crime of embezzlement in office. The obstacle experienced by investigators in carrying out the investigation in this case was the search for the perpetrator and evidence. The investigators' efforts to overcome obstacles in carrying out this investigation were for the Bukittinggi Police Satreskrim Unit investigators to coordinate with the Gunung Tuleh Police in searching for the perpetrator of the crime of embezzlement in office and involving the perpetrator in the search for evidence.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Al Rafi Yulmas, Lola Yutrisia dan Syaiful Munandar, “Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil.Pada Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Bkt”, Sumbang 12 Journal, Volume 1. No.2. Januari (2023)
H.A. K. Moch Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (Kuhp Buku Ii) – Jilid 2. (Alumni, Bandung, 2006 )
Jamhir and Mustika Alhamra, “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam,” LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum Volume 8, no. 1 Maret (2019)
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Mahendri Massie, Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP, Jurnal Lex Crimen, Volume 6. no. 7 Juni (2017)
Marsizal Afrialdo.Peaaksanaan penyelidikan dan penyidikanperkara pidana oleh kepolisian terhada laporan masyarakt di Polisi sector Lima Puluh, Jurnal Fakultas Hukum, Vol III No.2 Oktober (2016)
P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan (Jakarta Sinar Grafika, 2009)
R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Bogor Politeria: 1995),
Raharjo, A., & Angkasa, A. (2011). PROFESIONALISME POLISI DALAM PENEGAKAN HUKUM. Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11. no.3 April 2019
Sarmadi, A. (2012). Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum). Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12. No.2 Agustus 2022