KEWENANGAN CAMAT DALAM PEMBERDAYAAN PEMERINTAH NAGARI DI KECAMATAN SULIKI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Main Article Content

Ricky Edwar
Otong Rosadi

Abstract

Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government mandates the District Government to provide guidance and empowerment to the Village / Nagari Government through the Regional Apparatus / Camat organization. Article 226 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government states that in addition to carrying out the tasks referred to in article 25 paragraph (1) the Camat receives the delegation of part of the Regent / Mayor's authority to carry out part of the government affairs which fall under the authority of the Regency / City. Based on the background of the above thought, the problems discussed are, first, how is the implementation of the Camat's authority in empowering the Nagari government in Suliki District, Lima Puluh Kota Regency? and second, what are the obstacles faced in empowering Nagari government in Suliki District, Lima Puluh Kota district? This research is a descriptive analytical study, with the normative juridical approach as the main approach and the empirical juridical as the support for the main approach. The data collected are secondary data and primary data. Data collection techniques with field studies through interviews for primary data and literature study for secondary data. The data obtained were analyzed qualitatively and presented in descriptive analytical form, which only described how the Camat's authority was exercised, the obstacles faced and the efforts made to overcome obstacles in the implementation of the Camat's authority in empowering the Nagari Government in Suliki District, Lima Puluh Kota Regency. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, Government Regulation Number 17 of 2018 concerning Districts and Regulation of the Regent of Fifty Cities Number 72 of 2016 concerning the Position of the Organizational Structure, Duties and Functions and Administration of the sub-districts has arranged in detail the duties and authorities of the Camat in empowering the Nagari government. However, the fact is that the guidance, empowerment and supervision of the nagari are mostly carried out by sectoral institutions / agencies. This, of course, will indirectly result in a reduction in the authority of the Camat in carrying out activities, especially those concerning Nagari governance. As a result, the control range is too far causing ineffective and inefficient implementation of tasks in the sub-district as well as in the nagari. The obstacles faced by the sub-district head in the process of empowering the village government are the limited and unclear authority which results in unallocated budgets to empower the village government and the lack of coordination between the District Government and the Nagari Government. The effort made by the sub-district head is to continue carrying out his duties in accordance with the Regulation of the Regent of Fifty Cities Number 72 of 2016 concerning 2016 concerning the Position of the Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures of the sub-districts

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Edwar, R., & Rosadi, O. (2021). KEWENANGAN CAMAT DALAM PEMBERDAYAAN PEMERINTAH NAGARI DI KECAMATAN SULIKI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. UNES Law Review, 3(4), 406-417. https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i1.203
Section
Articles

References

Bagir Manan, Sistem Peradilan Yang Berwibawa, FH UII Press, Yogyakarta, 2007
Hufron dan Sofyan Hadi, Ilmu Negara Kontemporer, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2016
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 tahun 2018 tentang Nagari
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 27 Tahun 2002 tentang Kewenangan Camat dalam Kabupaten Lima Puluh Kota
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja kecamatan
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Perubahan kepada Camat
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari.