Penerapan Sanksi Pidana terhadap Debitor sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Credit payments by financial companies are certainly very beneficial for the society in fulfilling their needs. Fiduciary is one of the most popular guarantee types because it is considered easy, fast, and simple. In Indonesia, fiduciary have been regulated in Law of The Republic of Indonesia Number 42 of 1999 on Fiduciary. In general, the object of fiduciary is not allowed to be transferred by the debtor except with the agreement of the creditor or if the fiduciary object is an inventory object. But, in fact, there are still a large number of cases where the debtor transferred the fiduciary object without the agreement of the creditor. This is definitely a criminal offense as regulated in Article 36 of the Fiduciary. In imposing criminal sanctions, there are some factors that must be considered by the judges. Furthermore, decisions that have been made final legally must be executed immediately by the prosecutor. Every defendant who is sentenced to imprisonment will be placed in a Penal Institution or Detention Center to receive counseling. The research method used in this article is normative-empirical. The data used are primary, secondary, and tertiary data. All data obtained from the research results were compiled and analyzed qualitatively and described descriptively.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Effendi, Erdianto. (2011). Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar. Bandung: Refika Aditama.
Effendy, Marwan. (2005). Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Ilyas, Amir. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
Marlina. (2011). Hukum Penitensier. Bandung: Refika Aditama.
Sri Purwaningsih, Syarifah Fardhani. (2014). “Kewenangan Jaksa Mengeksekusi Putusan yang Sudah Inkracht”. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
Ahmad Fadly Haryadi, Nurfaidah Said, dan Marwah. (2023). “Perjanjian Utang Piutang yang Terdapat Klausula Memberatkan”. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Jurnal Hukum Widya Yuridika, 6 (2).
Heriawanto, Benny Krestian. (2019). “Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial”. Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Legality Jurnal Ilmiah Hukum, 1(1).
Ata Taqiyya, Saufa. (2022). “Perbedaan Rutan dan Lapas dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia”. Hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-rutan-dan-lapas-lt4b22ef6f96658.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
Peraturan Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan